Full Description
| Cataloguing Source | LibUI ind rda |
| Content Type | text (rdacontent) |
| Media Type | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
| Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| Physical Description | ix, 77 pages : illustration ; 28 cm |
| Concise Text | |
| Holding Institution | Universitas Indonesia |
| Location | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
- Availability
- Digital Files: 1
- Review
- Cover
- Abstract
| Call Number | Barcode Number | Availability |
|---|---|---|
| T3081 | 15-19-710084735 | TERSEDIA |
| No review available for this collection: 20440639 |
Abstract
ABSTRAK
Krisis ekonomi yang hingga kini belum juga dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia telah menyebabkan berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan daerah karena keterbatasan dana yang dimiliki.
Sementara itu otonomi daerah menurut UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2001 di satu sisi memberikan kemandirian dan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur wilayahnya masing-masing, namun di sisi lain, daerah dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih besar untuk memajukan pembangunan di wilayahnya.
Untuk itu diperlukan suatu usaha bagi pemenintah daerah agar dapat tetap melakukan pembangunan tanpa harus terlalu tergantung pada APBN dan APBD yang sangat terbatas, hal ¡tu dapat dilakukan melalui investasi yang dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya tidak hanya di dapat oleh investor saja, namun juga untuk kepentingan masyarakat.
Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan dana pembangunan daerah adalah melalui penerbitan obligasi pemerintah daerah (municipal bonds). Dengan penerbitan obligasi ini diharapkan pemerintah daerah mendapatkan dana pembangunan dari masyarakat sedangkan masyarakat mendapatkan keuntungan yang berasal dari pendapatan bunga serta pokok obligasi tersebut dan juga keuntungan dari proyek pemenintah daerah yang dibiayai oleh dana obligasi itu.
Untuk penerbitannya, dibutuhkan asas legalitas, suatu landasan hukum yang bertujuan mengatur segala sesuatu tentang obligasi pemda itu, tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban penerbit obligasi yang dalam hal ini adalah pemda, namun juga menyangkut hak dan kewajiban investor, sehingga dapat terhindar dari kerugian.
Selain asas legalitas juga diperlukan waktu (timing) yang tepat guna penerbitannya untuk mengetahuinya dapat dilihat dari kondisi makroekonomi serta pasar modal Indonesia, dengan pemilihan waktu yang tepat maka obligasi pemda yang diterbitkan akan mampu di scrap oleh pasar sehingga tujuan dari penerbitannya yaitu peningkatan dana pembangunan daerah di Indonesia dapat tercapai.
Harus di perhitungkan pula pasar dari obligasi pemda itu sendini, perdagangan obligasi di Indonesia banyak dilakukan di bursa paralel, untuk itu dibutuhkan suatu penggerak pasar (market maker) sehingga obligasi pemda dapat merupakan instrumen keuangan yang likuid dan dapat diperjual-belikan di bursa dengan mudah.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlu transparansi keuangan pemda serta sosialisasi kepada masyarakat, hal ini penting agar investor dapat benar-benar mengetahui seberapa jauh kemampuan pemda untuk dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas bunga dan pokok obligasi pemda yang diterbitkannya.
Jika hal-hal tersebut di atas dapat terpenuhi, maka prospek penerbitan obigasi pemda sebagai upaya peningkatan dan pembangunan daerah di Indonesia akan sangat menjanjikan, dan dengan tersedianya dana dari masyarakat maka kesinambungan pembangunan di daerah dapat terus dilaksanakan karena tidak tergantung pada dana APBD dan APBN.
Krisis ekonomi yang hingga kini belum juga dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia telah menyebabkan berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan daerah karena keterbatasan dana yang dimiliki.
Sementara itu otonomi daerah menurut UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2001 di satu sisi memberikan kemandirian dan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur wilayahnya masing-masing, namun di sisi lain, daerah dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih besar untuk memajukan pembangunan di wilayahnya.
Untuk itu diperlukan suatu usaha bagi pemenintah daerah agar dapat tetap melakukan pembangunan tanpa harus terlalu tergantung pada APBN dan APBD yang sangat terbatas, hal ¡tu dapat dilakukan melalui investasi yang dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya tidak hanya di dapat oleh investor saja, namun juga untuk kepentingan masyarakat.
Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan dana pembangunan daerah adalah melalui penerbitan obligasi pemerintah daerah (municipal bonds). Dengan penerbitan obligasi ini diharapkan pemerintah daerah mendapatkan dana pembangunan dari masyarakat sedangkan masyarakat mendapatkan keuntungan yang berasal dari pendapatan bunga serta pokok obligasi tersebut dan juga keuntungan dari proyek pemenintah daerah yang dibiayai oleh dana obligasi itu.
Untuk penerbitannya, dibutuhkan asas legalitas, suatu landasan hukum yang bertujuan mengatur segala sesuatu tentang obligasi pemda itu, tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban penerbit obligasi yang dalam hal ini adalah pemda, namun juga menyangkut hak dan kewajiban investor, sehingga dapat terhindar dari kerugian.
Selain asas legalitas juga diperlukan waktu (timing) yang tepat guna penerbitannya untuk mengetahuinya dapat dilihat dari kondisi makroekonomi serta pasar modal Indonesia, dengan pemilihan waktu yang tepat maka obligasi pemda yang diterbitkan akan mampu di scrap oleh pasar sehingga tujuan dari penerbitannya yaitu peningkatan dana pembangunan daerah di Indonesia dapat tercapai.
Harus di perhitungkan pula pasar dari obligasi pemda itu sendini, perdagangan obligasi di Indonesia banyak dilakukan di bursa paralel, untuk itu dibutuhkan suatu penggerak pasar (market maker) sehingga obligasi pemda dapat merupakan instrumen keuangan yang likuid dan dapat diperjual-belikan di bursa dengan mudah.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlu transparansi keuangan pemda serta sosialisasi kepada masyarakat, hal ini penting agar investor dapat benar-benar mengetahui seberapa jauh kemampuan pemda untuk dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas bunga dan pokok obligasi pemda yang diterbitkannya.
Jika hal-hal tersebut di atas dapat terpenuhi, maka prospek penerbitan obigasi pemda sebagai upaya peningkatan dan pembangunan daerah di Indonesia akan sangat menjanjikan, dan dengan tersedianya dana dari masyarakat maka kesinambungan pembangunan di daerah dapat terus dilaksanakan karena tidak tergantung pada dana APBD dan APBN.