:: Artikel Jurnal :: Kembali

Artikel Jurnal :: Kembali

Multiple authorisation : the legal complexity of desentralisation in indonesia and the potential contribution of iias in reducing confusion / Michael Ewing-Chow, Junianto James Losari

Michael Ewing-Chow; Junianto James Losari (University of Indonesia, Faculty of Law, 2015)

 Abstrak

Decentralisation system in Indonesia was introduced after the fall of the former President Soeharto
with the objective of ensuring good governance and equitable development across all regions in
the country. Unfortunately, the implementation of desentralisasi has been complicated. Some
scholars have suggested that the model was flawed as it did not consider Indonesia’s context of less
developed administrative institutions in the regions. Not only did desentralisasi cause headaches
for the government, it also created confusion for foreign investors. Consequently, it affects the
investment climate in the country and undermines the perception of Indonesia as an attractive
place to invest in. In certain cases, desentralisasi has also led to claims by foreign investors for
investor-State arbitration under Indonesia’s international investment agreements (IIAs). This
paper analyses the problems of desentralisasi in Indonesia, its effects to foreign investors and
suggests ways to alleviate the problems by modifying and using Indonesia’s IIAs effectively.
Setelah jatuhnya rezim Soeharto, sistem pemerintahan desentralisasi mulai diterapkan di
Indonesia dengan tujuan untuk memastikan tata kelola yang baik dan pembangunan yang
adil di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sayangnya, penerapan desentralisasi sangatlah
sulit. Beberapa akademisi mengatakan bahwa model sistem desentralisasi yang diterapkan di
Indonesia tidak sesuai dengan situasi di lapangan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah
yang belum mempunyai kantor-kantor administratif yang berfungsi dengan baik. Desentralisasi
menimbulkan berbagai masalah bagi pemerintah dan membingungkan para investor asing.
Akibatnya, desentralisasi memperburuk iklim investasi di Indonesia dan menimbulkan persepsi
negatif mengenai Indonesia sebagai tempat berinvestasi. Dalam beberapa kasus tertentu,
desentralisasi juga menyebabkan munculnya tuntutan-tuntutan oleh para investor asing di
arbitrase antara investor dan Pemerintah berdasarkan perjanjian investasi internasional (PII)
Indonesia. Makalah ini menganalisa masalah-masalah yang ditimbulkan oleh desentralisasi di
Indonesia, efek-efeknya bagi para investor asing dan memberikan saran mengenai cara-cara
untuk menangani beberapa masalah tersebut dengan mengubah dan menggunakan PII Indonesia
secara efektif.

 Metadata

No. Panggil : pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: University of Indonesia, Faculty of Law, 2015
Sumber Pengatalogan : LibUI eng rda
ISSN : 23562129
Majalah/Jurnal : Indonesia Law Review
Volume : vol. 5, No. 2, 2015: Hal. 241-256
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Akses Elektronik : http://ilrev.ui.ac.id/index.php/home/article/view/166
Institusi Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi :
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
pdf 03-17-084298904 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20443419