Full Description

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penanganan permasalahan likuiditas yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani bank sistemik yang mengalami permasalahan likuiditas berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Yang mana terdapat perbedaan sistem (bail-in dan bail-out) dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Lembaga Keuangan dengan Undang-Undang sebelumnya yang mengatur mengenai penanganan permasalahan likuiditas pada bank sistemik. Tujuan dari Skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanisme koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemberian bantuan likuiditas terhadap bank sistemik. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berusaha meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Kesimpulan yang didapat dari Skripsi ini adalah adanya perbedaan pemberian bantuan likuiditas kepada bank sistemik yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. dengan Undang-Undang Bank Indonesia yaitu mengenai dihilangkannya Fasilitas Pembiayaan Darurat. Saran yang didapat ialah Pemerintah seharusnya tetap menggunakan Fasilitas Pembiayaan Darurat bagi bank Sistemik yang mengalami permasalahan likuiditas.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the handling of liquidity issues conducted by Bank Indonesia in coordination with Otoritas Jasa Keuangan in addressing systemic banks experiencing liquidity problems by Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. There are differences in the system (bail-in and bail-outs) in on the Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistema Lembaga Keuangan with the previous Law governing the handling of systemic liquidity problems at the bank. The purpose of this thesis is to investigate the mechanisms of coordination between Bank Indonesia and the Otoritas Jasa Keuangan in the provision of liquidity to banks systemically. This thesis using normative juridical method. Normative research is a study that sought to assess the library materials in the form of legal materials, both the primary legal materials, secondary, and tertiary. The conclusion of this thesis is there are discrepancy between the provision of liquidity support to banks systemically regulated in Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan and Undang-Undang Bank Indonesia, namely the removal of the Emergency Financing Facility. Advice obtained is the Government should continue to use the Emergency Financing Facility for Systemic banks experiencing liquidity problems.