Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Oleh sebab itu, pengertian kepailitan dan utang perlu dimuat dalam suatu Undang-Undang Kepailitan sebagai acuan formal yang mengikat masyarakat secara umum. Dalam Kepailitan, utang yang dimaksudkan adalah utang yang dapat dibuktikan secara sederhana. Maksudnya dibuktikan secara sederhana adalah utangnya sudah pasti dan jelas. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini yaitu, pertama, mengkaji dan menganalisis kedudukan tertanggung asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, menganalisis perjanjian yang jatuh tempo, dan klaim yang dianggap sebagai utang, untuk mengkaji dan menganalisis Ratio Decendi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 34/Pailit/2015/PN.Niaga/Jkt.Pst serta pelaksanaan harta pailit setelah putusan pailit dijatuhkan dalam rangka perlindungan hak pemegang polis berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya. Metode yang digunakan adalah kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data hukum sekunder. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kedudukan Pemegang polis atau tertanggung dalam kepailitan perusahaan asuransi bergantung kepada adanya klaim atau jatuh temponya suatu perjanjian asuransi.
Etymologically the term Insolvency is derived from the word bankruptcy. Keywords of bankruptcy is debt. Debt which is due, billable and payable. Therefore, understanding bankruptcy and debt needs to be confirmed in a Bankruptcy Act as a formal reference that binds society in general. In Bankruptcy, the debts need to be proved in a simple way, where the debts are certain and clear. Issues to be discussed in the writing of this thesis are to examine and analyze the position of insured in bankruptcy of insurance company, analyzing the agreement, and insurance claims in the insurance contract whereas claims are considered as bankruptcy debts and and to assess and analyze consideration of the judges in the Decision of the Pengadilan Niaga Indonesia Commercial Court No. 34 Pailit 2015 PN.Niaga Jkt.Pst and also the implementation of the bankruptcy estate after the bankruptcy decision was dropped in order to protect the rights of policyholders under Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment UUK PKPU and any regulations related . Researchers came to the conclusion that the position policyholders or the insured in bankruptcy insurance companies rely on their claims or maturity of an insurance agreement. |
S66391-Nabawi.pdf :: Unduh