Penelitian ini meneliti hubungan antara efektivitas pengendalian internal yang dilihat dari jumlah temuan pengendalian internal BPK, peran audit internal dengan proksi jumlah temuan ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan BPK, tingkat kewenangan audit internal, jumlah auditor internal, ukuran kementerian/ lembaga, kompleksitas kementerian/ lembaga terhadap korupsi pada kementerian/ lembaga di Indonesia dengan proksi jumlah kasus korupsi pada kementerian/ lembaga yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel 249 kementerian dan lembaga di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal, tingkat kewenangan audit internal berupa struktur organisasi audit internal setingkat eselon I berpengaruh dalam menurunkan kasus korupsi, ukuran kementerian/ lembaga berpengaruh positif terhadap kasus korupsi. Sedangkan peran audit internal, jumlah auditor internal dan jumlah satker kementerian/ lembaga tidak mempengaruhi korupsi.
This study investigated the relationship between the effectiveness of internal controls seen from the findings of internal control weaknesses BPK, internal audit, the level of authority of internal audit, number of the internal auditor, the size of the ministries agencies, the complexity of the ministries agencies against corruption in the ministries agencies in Indonesia as seen from the number of cases of corruption at the ministry agency that handled the Corruption Eradication Commission KPK in 2012 2014. This study was using secondary data with samples of 249 ministries and agencies in Indonesia.The results showed that the effectiveness of internal control, internal audit authority level form the organizational structure of internal audit echelon I effect in reducing cases of corruption, the size of the ministry agency positive effect on corruption. Meanwhile, internal rsquo s audit role, number of internal auditor and number of Satker ministries agencies do not affect corruption. |
T47077-Nurhasanah.pdf :: Unduh