Perwujudan sistem transportasi yang terintegrasi adalah bagian dari tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu cara mengatasi kemacetan. Bus Rapid Transit BRT sebagai moda angkutan modern menjadi poros utama dalam mengembangkan integrasi transportasi berbasis jalan. Namun, pengintegrasian ini bukanlah hal yang mudah karena kepemilikan angkutan jalan di Jakarta tidak hanya dimiliki oleh pemerintah namun juga dimiliki oleh pihak swasta. Untuk mengetahui bagaimana implementasi BRT di DKI Jakarta, peneliti mengacu pada pendapat Lloyd Wright 2007 yang didasarkan pada dimensi lembaga pelaksana, kontrak operasional, konstruksi, dan pemeliharaan.Sementara untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi pengintegrasian angkutan umum berbasis jalan dengan busway, peneliti menggunakan pendapat John Preston 2008 dengan berpedoman pada dimensi integrasi informasi angkutan umum, pelayanan transportasi publik, sistem tiket dan tarif, transportasi publik dengan transportasi pribadi, kelembagaan, transportasi publik dengan perencanaan tata ruang, dan transportasi dengan infrastruktur sosial. Seluruh pokok pembahasan tersebut diteliti menggunakan pendekatan post positivisme dengan metode penelitian kualitatif.Hasil analisis menunjukkan belum seluruhnya dimensi dan indikator transportasi terintegrasi sudah diimplementasikan. Berkontraknya PT Kopaja yang melayani bus feeder, restrukturusisasi trayek, rencana SBU, e-ticketing, fasilitas park and ride menunjukkan output dari pelaksanaan strategi ini. Namun untuk menarik kerjasama operator eksisting agar berkontrak Rp/km dengan PT Transjakarta memiliki tantangan tersendiri. Saran dari peneliti adalahmengadopsi pola pengelolaan industri migas terutama setelah terbentuknya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek di akhir tahun 2015 namun belum efektif keberadaannya.
Manifestation of integrated transport system is the objective of DKI Jakarta Provincial Government as a way to solve traffic congestion. Bus Rapid Transit BRT as a modern transport become a major hub in developing the integration of road based transport. Meanwhile, such integration is not easy because the ownership of public transportation in Jakarta is not only owned by government but also by private. Finding how the implementation of BRT in Jakarta, researcher refer to Lloyd Wright's opinion 2007 which based on the dimension of implementing agencies, operational contracts, construction, and maintenance.While finding how the implementation of integration strategy road based public transport to the busway, researcher refer to John Preston's opinion 2008 which based on the integration of information of public transport, public transport services integration, ticketing systems and fares integration, intgeration of public transport and private transport, integration of authorities, integration public transport and land use planning, and transport with social infrastructure. All subjects researched using post positivism approach and qualitative research method.The analysis indicates dimension and indicator of transport not have been fully implemented. The elaboration of PT Kopaja in serving feeder bus in a contract, route restructuring, business unit objective plan, e ticketing, park ride facility are the output of the implementation of this strategy. Still, attracting the existing operator to cooperate on Rp km with PT Transjakarta in a contract has it own challenge. The researcher rsquo s advice is to adopt the management pattern of the oil and gas industry, especially after the establishment of the Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek at the end of 2015 but has not been effectively function. |
T47423-Christ Natalia Carolina Sagala.pdf :: Unduh