Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalaudulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kinitidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Indonesia yang bebas daripenyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Dalam perkembangannyapengaturan tentang narkotika di Indonesia telah melalui beberapa tahap yaitu,Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada wilayah Indonesia bagian timur khususnya Provinsi Maluku mulai menjadi perhatian dan status waspada terkaitperedaran Narkoba, ditunjang wilayah Provinsi Maluku yang berbentuk kepulauandan banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak terdapat aparat pemerintah, BNNRI menilai Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah di tanah air yang sangatrawan akan peredaran Narkoba.Ditunjang dengan hasil survey yang dilakukan BNN RI, Posisi Maluku sendiri saat ini menempati posisi ke-tujuh dengan jumlahpenyalahgunaan sebanyak 27.940 jiwa dari jumlah populasi Maluku sebanyak1.169.800 jiwa. Kemudian salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku yaitu SeramBagian Timur yang pada awalnya bebas Narkoba kini pada tahun 2014 mulaimasuk peredaran narkoba, hal tersebut berdasarkan data Polres Seram BagianTimur. Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kabupaten yang masih tumbuhdikarenakan baru mekar pada tahun 2005 serta merupakan kabupaten miskin danterisolir dengan jumlah penduduk kurang lebih 124 ribu jiwa. Hal tersebutmenjadikan fenomena unik dalam peredaran Narkoba pada saat ini. Upaya Represif Penindakan telah dilakukan terhadap orang yang diduga menyalahgunakannarkotika untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Kabupaten SeramBagian Timur. Dalam upaya tersebut terdapat kendala-kendala yakni sarananprasarana penegak hukum, masyarakat, penegak hukum serta geografis.
The Development of drug abuse already highly concern. Formerly, distribution anddrug addicts was only in urban areas, but nowdays there is no sub districts orvillages which released from distribution and drug abuse. On its progress theregulation of narcotics in Indonesia has passed through several phases, that isUndang undang No 9 Tahun 1976, was replaced to Undang undang No 22 tahun1977, was replaced to Undang undang No 35 tahun 2009. In the areas of easternIndonesia, especially Provinsi Maluku, began to attract attention and alert status ofdrug trafficking, because Maluku is an archipelago and there are no governmentofficer in small ports.According to BNN RI, Maluku is one of the area in Indonesiawhich vulrerable to drug distribution. BNN RI survey shows that Maluku currentlyoccupies the seventh position with 27.940 drug addict of the 1.169800 inhabitants.Based on data from Polres Seram Bagian Timur, there is no narcotics distributionbefore 2014 in district of Seram Bagian Timur, but recently has spread, where asthis district newly formed on 2005, also poor and isolated with populationapproximately 124.000 inhabitants. It has become a unique phenomenom onnarcotics distribution. Repressive effort action towart people suspected abusingnarcotics have been made to eradicate drug abuse in district of Seram BagianTimur. Contraints in these effort include facilities and infrastructures lawenforcement, society and geography. |
T-Nurmansyah.pdf :: Unduh