Tanggung jawab notaris yang merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terkait pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak = Notary s responsibility as land deed official certifier in the making of deeds which are unsigned by the parties / Maya Amalia Chandra
Maya Amalia Chandra;
Roesnastiti Prayitno, supervisor; Siti Hajati Hoesin, supervisor; Wismar Ain Marzuki, examiner; Farida Prihatini, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017)
|
|
Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang merangkap sebagai PPAT terkait pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak. Pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik PPAT maupun kode etik Notaris karena telah melanggar prinsip kejujuran dan prinsip tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Notaris maupun PPAT. Sepanjang pelanggaran yang dilakukan tersebut juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum negara dengan dasar hasil laboratorium kriminologi yang menyatakan tanda tangan para pihak dalam minuta akta jual beli adalah nonidentik dan berakibat merugikan klien, maka Notaris dan PPAT yang bersangkutan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana dan hukum perdata.Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan dua narasumber. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk deskriptif analistis untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab Notaris yang merangkap sebagai PPAT. This research discusses notary's responsibility as land deed official certifier in the making of land title deeds which are unsigned by the parties. The making of unsigned deed can be categorized as the violation of certifier ethics code as well as notary ethics code, given that it is breaking the honesty and responsibility principle that must be have within notaries or certifiers themself. As long as the conducted violation involves violation toward constitutional law supported with the criminology lab result stating the signature of the parties in the deed of sale and purchase is non identical and caused losses to the client, the relevant notary's and certifier's responsibility can also be asked, according to criminal law and civil law point of view.The method used to write this research is normative juridical research approach because of the accentuation and the use of secondary data or written norm law, and, interview with two resources. The data analytical method done in a qualitative way so that this research have a form of analytical description that can give data as rigorous as possible about some conditions or other phenomenons related to notary's responsibility as the land deed official certifier. |
 T47392-Maya Amalia Chandra.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T47392 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | ix, 113 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T47392 | 15-19-373379270 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20445996 |
