ABSTRAK
Berdasarkan data yang dihimpun Komando Pertahanan Udara Nasional pelanggaran wilayah udara menunjukan trend peningkatan secara signifikan, dalam kurun tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tercatat sebanyak 287 pelanggaran wilayah udara nasional Indonesia. Salah satu upaya mencegah potensi ancaman atas pelanggaran wilayah udara dengan melakukan pengawasan terhadap pesawat militer maupun sipil asing yang melintasi ruang udara wilayah kedaulatan negara kesatuan RI Oleh karena itu permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana kegiatan Intelijen Kohanudnas dan koordinasi stakeholder izin terbang dalam pengawasan pesawat asing. Penelitian difokuskan pada kegiatan intelijen udara di Kohanudnas dan koordinasi izin terbang di Kemenlu, Mabes TNI dan Kemenhub menyangkut analisis terhadap aspek, intelijen udara dan koordinasi pengawasan pesawat asing dalam prespektif ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif analitis dan mengacu kepada kajian teoritis tentang Pengawasan, Intelijen Udara, Koordiansi, Regional dan National Security serta Ketahanan Nasional. Hasil penelitian dan analisa pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan pesawat asing melalui kegiatan Intelijen Kohanudnas ditemukan kendala karena keterbatasan operasional radar dan geografi wilayah terutama kegiatan pesawat asing di perbatasan sedangkan koordinasi stakeholder izin menyangkut aspek regulasi, komunikasi dan belum adanya sistem satu pintu perizinan pesawat asing.Setiap stakeholder memiliki fungsi dan perannya masing-masing terkait pengelolaan izin terbang pesawat asing akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kesatuan koordinasi yang tepat merupakan hal utama dengan demikian Intelijen Kohanudnas diharapkan dapat melakukan penindakan terhadap pesawat asing yang melanggar ketentuan perizinan. Pengelolaan izin terbang pesawat asing di wilayah udara kedaulatan negara hendaknya berjalan dalam harmoni suatu kerangka ketahanan nasional yang kokoh dan mapan, saling menunjang satu dengan lainnya secara terpadu serta berdampak pada rasa aman dan kesejahteraan seluruh masyarakat.
ABSTRACT
Based on data collected by the National Air Defense Command airspace violations showed an increasing trend significantly, in the period of 2011 to 2015, there were 287 violations of national airspace Indonesia. One effort to prevent potential threats to airspace violations by monitoring the military aircraft and civilian foreigners who cross the air space sovereign territory of the unitary state of Indonesia Hence the problems studied in this thesis is how the activities of the Intelligence Kohanudnas and coordination of stakeholder flight clearance in oversight foreign aircraft.. The study focused on air intelligence activities at Kohanudnas and coordinating Stakeholder flight clearance y at the Ministry of Foreign Affairs, the TNI Headquarters and the Ministry of Transportation regarding the analysis of aspects, aerial intelligence and coordination of monitoring foreign aircraft in the perspective of national security. This study used a qualitative method with descriptive analysis and refers to the theoretical study of Supervision, the Air Intelligence, coordination, Regional and National Security and National Resiliance. Results of research and analysis of the discussion can be concluded that the surveillance of foreign air through intelligence activities Kohanudnas many obstacles because of operational limitations of radar and geography of the region, especially the activities of foreign aircraft at the border while coordinating stakeholder consent concerning aspects of regulation, communication and the absence of one door system permits foreign aircraft. Each stakeholder has a function and their respective roles related to managing foreign aircraft flight clearance but the bottom line is that unity proper coordination is the main thing thus Kohanudnas Intelligence is expected to take action against foreign aircraft violating licensing requirements. Management permit foreign aircraft flying in the airspace of sovereign states should go in harmony a national security framework is sturdy and well established, mutually supporting each other in an integrated and impact on the safety and wellbeing of the whole community. . |
T-Irvan Setiawan.pdf :: Unduh