Tanggung jawab notaris dalam hal tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan larangan (studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris tanggal 17 juni 2014 nomor 04/b/mj.ppn/vi/2014) = Responsibility of a notary in the case does not perform its obligation and implement the ban (case study central notary examination council decision dated june 17 2014 Number: 04/B/ Mj.PPN/VI/ 2014)
Monica Permata Yani;
Roesnastiti Prayitno, supervisor; Siti Hajati Hoesin, supervisor; Farida Prihatini, examiner; Wismar Ain Marzuki, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017)
|
|
Notaris merupakan sebuah profesi jabatan umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Berawal adanya laporan dari masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah bahwa Notaris tersebut membuat suatu Akta Pengikatan Jual Beli diluar wilayah jabatannya dimana para pihak hendak melakukan suatu perikatan jaminan utang piutang dan Notaris tersebut mengeluarkan sebuah salinan Akta Pengikatan Jual Beli yang tidak sesuai dengan minuta. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan menganalisis data secara kualitatif. Berdasarkan fakta-fakta dan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 17 Juni 2104 Nomor: 04/B/MJ.PPN/VI/2014 yang ada di dalam kasus, penulis menyimpulkan bahwa seorang Notaris dapat diberikan sanksi atas perbuatannya yang merupakan bentuk dari tanggung jawab Notaris dan Notaris dapat bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya yaitu Notaris dapat dituntut kerugian oleh pihak yang dirugikan dan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan yang kehilangan otensitasnya. Notary is a public officers authorized to produce authentic deeds. The notary in run his position have to take the provision as regulated in the act of office notary and the code of conduct notary. Started public reports to the tribunal local control that notary is leaving a deed binding trading out areas his position where the parties to undergo an engagement debt collateral receivable and notary the issued that the copy of deed binding trading is not in accordance with the original of deed. The study was conduct by the research of normative literature, by collecting data from literature and analyzing data qualitatively. Based on the facts and the award of the tribunal supervisory central notary dated June 17, 2014 Number 04 B MJ.PPN VI 2014 is in in the case, the author concluded that a notary can be sanctioned for his actions which is the form of the responsibility of a notary And notary could be charge of a deed which he made that is notary can prosecuted loss when result in losses by the party being disadvantaged And deed this will be the deed under the hand. |
 T47156-Monica Permata Yani.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T47156 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 82 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T47156 | 15-18-204529234 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20446269 |
