Konstitusionalitas keberadaan majelis kehormatan notaris sebagai penggantian sebagian kewenangan majelis pengawas daerah notaris = The constitutionality of the existence of assemblies honor notary as a partial replacement of the authority assembly supervisor notary area
Syahreza Hardyawan;
Widodo Suryandono, supervisor; Latumeten, Pieter A., examiner; Wismar Ain Marzuki, examiner
(Universitas Indonesia, 2017)
|
|
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menciptakan suatu lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan tersebut sebelumnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris masih belum aman dan masih berpotensi dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris sebagai suatu lembaga yang menggantikan sebagian kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris masih sesuai dengan konstitusi, akan tetapi keberadaannya masih berpotensi dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Law No. 30 of 2004 concerning Notary has created a new institution named Assemblies Honor Notary who has the authority that for the purposes of the judicial process investigator, prosecutor, or judge with the approval of the Assemblies Honor Notary authorities take a photocopy of the deed minuta and or letters attached to the deed minuta or in the notary rsquo s protocol in notary rsquo s storage and call the notary to be present in the examination relating to a deed that notary rsquo s made or notary rsquo s protocols in notary rsquo s storage. The authority is an authority previously held by Assembly Supervisor Notary Area. The existence of a Assemblies Honor Notary is still not safe and still potentially be eliminated by the Constitutional Court. The Author used normative legal research methods, with descriptive research type. The Author used qualitative data analytical method which analyzed deductively. Authority Assemblies Honor Notary as an institution that replaces part of the authority of Assembly Supervisor Notary Area still in accordance with the constitution, but its whereabouts are still potentially be eliminated by the Constitutional Court. |
 T46923-Syahreza Hardyawan.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T46923 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2017 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xi, 139 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T46923 | 15-18-638159032 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20446344 |
