Pembebanan hak tanggungan atas tanah bersertipikat ganda berdasarkan hukum pertanahan (analisis putusan Mahkamah Agung No.1502K/PDT/2013) = Imposition of mortgage land which has double certificates based on land regulation (analysis of Mahkamah Agung No 1502K/PDT/2013) / Edward Wongso
Edward Wongso;
Teddy A. Anggoro, supervisor; F.X. Arsin Lukman, supervisor; Supardjo, examiner; Hendriani Parwitasari, examiner
([Publisher not identified]
, 2017)
|
|
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai permasalahan sertipikat ganda atas suatu bidang tanah. Seperti kedudukan hukum dari para pihak dan penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak. Beberapa sengketa mengenai sertipikat ganda sering terjadi. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang belum mendukung sistem administrasi di Indonesia. Bahkan penyelesaian sengketa tersebut lewat pengadilan terkadang belum memberikan solusi apapun. Seperti hal nya kasus yang dibahas penulis yaitu Putusan MA No. 1502k/ Pdt/ 2013. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, dengan menggunakan metode eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebenarnya, pihak penggugatlah yang seharusnya menang dalam perkara di Pengadilan dikarenakan semua fakta-fakta hukum mengenai kepemilikan tanah tersebut lebih kuat. Hakim seharusnya mempertimbangkan fakta-fakta hukum daripada sebaliknya mempermasalahkan kewenangan dalam menangani sengketa tersebut, Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini harus ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara ini. ABSTRACT This thesis discusses the problem of multiple certificates on a plot. As the legal position of the parties and the dispute settlement done by the parties. Disputes regarding double certificates often occur on any land issues. This is due to several factors that do not support administration system in Indonesia. Even the dispute resolution through the courts sometimes do not provide any solution. Consequently, many of the rights of someone who is lost. This research was conducted by the research literature normative, using explanatory. The plaintiff should have won the case in court because all the facts of the law on land ownership is stronger. The judge should consider the facts of law than concerned authority in dealing with the dispute, the National Land Agency in this regard must take responsibility in resolving this matter. |
 T46931-Edward Wongso.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T46931 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2017 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | x, 81 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T46931 | 15-18-386937063 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20446357 |
