ABSTRAK
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan bahan kepustakaan hukum sebagai sumber data primer. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah ketentuan pelelangan kayu Perhutani melalui iPASAR sesuai dengan asas lelang yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana akibat hukum dari lelang yang dilakukan oleh iPASAR tanpa dihadiri oleh Pejabat Lelang dan tanpa dibuatkan Risalah Lelang. Dalam prakteknya, lelang harus dilakukan sesuai dengan asas yang berlaku yaitu asas transparansi, kepastian hukum, kompetisi, efisiensi dan akuntabilitas. Penjualan secara lelang wajib dilaksanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang, yaitu Pejabat Umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap penjualan umum yang dilakukan oleh Pejabat Lelang atau kuasanya, untuk tiap hari pelelangan atau penjualan harus dibuat berita acara tersendiri, yaitu Risalah Lelang. Risalah Lelang merupakan akta autentik, menurut Pasal 1868 KUH Perdata merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Hasil penelitian menunjukkan penerapan lelang secara elektronik melalui iPASAR kebijakan belum sepenuhnya sesuai asas lelang yang berlaku. Ketidakhadiran Pejabat Lelang dalam pelaksanaannya merupakan pengecualian yang diatur dalam Pasal 49 Vendu Reglement, akan tetapi kewajiban lain tetap harus dilakukan oleh Perhutani terutama dalam hal pembuatan Risalah Lelang untuk memenuhi asas kepastian hukum, serta kewajiban pembebanan bea lelang bagi penjual dan pembeli termasuk pelaporan pelaksanaan lelang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai bentuk akuntabilitas dan sinergi antara stakeholder dalam pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Penulis juga memberi saran bahwa akan lebih baik apabila iPASAR melibatkan Pejabat Lelang dalam pelaksanaan lelang elektronik, sehingga Risalah Lelang yang dibuat nantinya bersifat autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kata kunci: lelang elektronik, pejabat lelang, risalah lelang, kepastian hukum, akuntabilitas.
ABSTRACT
The thesis study uses using juridical normative research method with law literature as primary reference. The problem statement in this research is whether the provision of Perhutani timber auction through iPasar inline with the auction principles in Indonesia, and further how the legal consequences apply to an auction that conducts by iPasar without the presence of auctioneer and without auction deed is being made. In the common practices, auction should be conducted in lin with the principles of transparency, legal certainty, competition, efficiency and accountability. Selling by auction should be carried out by or in the presence of auctioneer, that is public official that appointed by the Minister of Finance to carry out the auction based on the prevailing legislation. Every public selling that being conducted by the auctioneer or their proxies, for daily auction or selling should made an official report, and namely as auction deed. Auction deed is an authentic certificate, based on Article 1868 of the KUH Perdata is a certificate that being made in the format that determined by the constitution or in the presence of authorize public official in place where the certificate is being made. The research results show the implementation of electronic auctions through iPasar policy is not fully inline yet with the current auction principles. The absence of auctioneer in the implementation is be an exception that set in Article 49 Vendu Reglement, but other obligations are still need to be done by Perhutani, especially in terms of providing the auction deed to comply with the principle of legal certainty, as well as liabilities of imposition of auction fee for sellers and buyers and be included reporting of the auction to Directorate General of State Treasury as a form of accountability and synergy among auction stakeholders in line with Indonesia regulation. In addition, writer suggests that it would be better if Perhutani iPASAR involves the auctioneer in their electronic auction implementation, so the auction deed that being made would be more authentic and having strength as perfect evidence. Keywords electronic auction, auctioneer, auction deed, legal certainty, accountability. |
T47057-Ida Ayu Made Pratiwi Indhira Hapsari.pdf :: Unduh