ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban yang dimiliki oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selaku pemegang hubungan kepercayaan fiduciary relations dalam suatu Perseroan dikaitkan dengan terjadinya suatu pembatalan akta hibah saham. Pada hakikatnya, suatu Perseroan memiliki dua identitas, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan kedua adalah sebagai wadah diwujudkannya kerjasama antara para Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris adalah pilar utama yang menjamin keberlangsungan usaha Perseroan melalui Fungsi Manajemen dan Fungsi Representasi dalam pengurusan dan pengawasan Perseroan. Hubungan kepercayaan ini menimbulkan suatu kewajiban yang disebut sebagai fiduciary duty. Fiduciary duty adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas berdasarkan kepentingan terbaik Perseroan yang dapat dinilai dari tolok ukur good corporate governance dan statutory duty. Pelanggaran prinsip fiduciary duty dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pribadi terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam penulisan ini terdapat sengketa kepemilikan saham akibat diadakannya peralihan hak atas saham melalui hibah, namun para pihak menjanjikan pula adanya pembayaran. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi unsur cacat hukum, sehingga hibah ini batal demi hukum. Atas akta hibah tersebut telah dilakukan pembatalan oleh Pengadilan Negeri. Pembatalan akta hibah serta merta menjadikan kedudukan kembali seperti semula, namun terhadap SK Menkumham tidak dapat serta merta dibatalkan. Terdapat prosedur yang harus dilakukan bagi Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, serta Notaris yang terkait. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa atas terjadinya hibah saham ini, Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban karena mereka telah lalai menerapkan prinsip fiduciary duty. Sedangkan Notaris yang membuat akta berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada Para Pihak agar mereka memahami akibat yang ditimbulkan dari akta yang dibuatnya. Kata kunci:Perseroan, fiduciary duty, itikad baik, good corporate governance, hibah, saham, pembatalan akta, SK Menkumham, notaris.
ABSTRACT
This thesis explores the liability of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who holds a fiduciary relation with the company, associated to the occurrence of a cancellation of the deed of stock grants. In essence, a company has two identities first as a legal entity and the second as a place to establish a cooperation among shareholders. The Board of Directors and Board of Commissioners are the key pillars to ensure the continuity of the company rsquo s business, whom uphold the function of management and supervisory in the Company. Fiduciary relations lead to fiduciary duty. Fiduciary duty is an obligation to carry out tasks based on the best interests of the Company which can be applied from the standards of good corporate governance and statutory duty. Violation of the principle of fiduciary duty may result in personal liability to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners. In this study, there are disputes of shareholders due to the transfer of rights by grant, but the parties also committed for payment aside from the grants. This is a contrary to the provisions on grants in Indonesian civil code and meet the elements of law disability, which caused the grant becomes null and void. The deed of the grant has been annulled by the Court. The annulment of the deed of grants consequently turn the position into its originally. But the Ministry decision upon the company is not necessarily annulled. There are procedures to be followed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders, as well as the related Notary. This is a juridical normative, descriptive analysis research. The conclusion of this research is the Board of Directors and the Board of Commissioners hold responsibilities regarding the grant because they have applied a neglectful act in upholding precautionary principle in carrying out fiduciary duty, also the related notary is obliged to provide a legal counsel to the parties to understanding the impact of deed they made. Keyword Company, fiduciary duty, good faith, good corporate governance, grants, stocks, annulment of deeds, Decision of the Ministry of Law, Notary. |
T47520-Lauditta Humaira.pdf :: Unduh