Deskripsi Lengkap

Sumber Pengatalogan : LibUI eng rda
ISSN :
Majalah/Jurnal : Jurnal Bisnis dan Birokrasi
Volume : Vol 20, No 1 Januari 2013 51-56
Tipe Konten : text (rdacontentt)
Tipe Media : computer (rdamedia)
Tipe Carrier : online resource (rdacarrier)
Akses Elektronik : http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/view/1868
Institusi Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi :
 
  •  Ketersediaan
  •  File Digital: 0
  •  Ulasan
  •  Sampul
  •  Abstrak
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
PDF 03-17-650842666 TERSEDIA
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20448284
 Abstrak
Abstract. In the case of Karanganyar Regency, this study identify that al­though the public aspire to have an adequate understanding about the APBD, the access for obtaining the information is very limited. Data collection methods used in this research were: (1) documents study on the Local Government Development Plan (RKPD) and the Regional Budget (APBD); (2) semi open-ended questionnaires; (3) in-depth interviews; and (4) focus group discussions. The data then analyzed using descriptive analysis and interpretive analysis methods. This paper recognizes the potency of ICT in developing the forum for public access and deliberation related to the budget information; while also identifies the challenges facing the implementation of ICT for the local budget accountability and the development of budget information literacy among the public.

Abstrak. Dalam kasus di Kabupaten Karanganyar, penelitian ini mengidentifikasi bahwa, walaupun masyarakat berkeinginan untuk memiliki pemahaman mengenai APBD, akses untuk mendapatkan informasi mengenai APBD sangat terbatas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) studi literature pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD); (2) kuesioner semi-terbuka; (3) wawancara mendalam; dan (4) focus group discussions. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis intepretasi. Dari penelitian ini didapatkan bahwa potensi TIK dalam mengembangkan forum untuk akses publik dan musyawarah berkaitan dengan informasi anggaran; dan juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapai dalam mengimplementasikan ICT untuk akuntabilitas anggaran daerah dan pengembangan informasi literasi anggaran di masyarakat.