|
The implementation of fully funded pension scheme for civil servantretirement in Indonesia is one of the government solutions to reducethe burden of pension expenditure on the state budget. However, toimplement such a scheme, the government deemed it necessary toprepare an appropriate governance model in order to achieve thegoal of fully funded scheme. The government needs to pay attentionto several issues related to the implementation of a fully fundedscheme, namely the issue of pension fund management,contributions, investment, regulations and risks. By distributingquestionnaires and interviews to key stakeholders, the extent ofgovernment readiness to implement a fully funded pension schemecould be evaluated, based on which it was found that thegovernment does not have readiness to adopt the fully fundedpension scheme and several tasks remain to be accomplished.Penerapan skema fully funded pada sistem pensiun PegawaiNegeri Sipil di Indonesia merupakan salah satu alternatif yangakan diambil oleh pemerintah guna mengurangi beban belanjapensiun Pegawai Negeri Sipil pada Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN). Namun untuk menerapkan skematersebut, pemerintah dipandang perlu untuk menyiapkan suatutata kelola agar tujuan dari penerapan skema fully funded inidapat tercapai. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa halterkait rencana penerapan skema fully funded, yaitu masalahpengelola dana pensiun, iuran/ kontribusi peserta, investasi danapensiun, peraturan, dan risiko. Dengan melakukan penyebarankuesioner dan wawancara kepada narasumber, dalam penelitianini dievaluasi sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menerapkanskema fully funded pada sistem pensiun pegawai negeri: yangmana pemerintah tidak memiliki kesiapan untuk mengadopsiskema ini dan terdapat hal-hal yang harus dilakukan terkaitdengan implementasi tersebut. |
