:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan mekanisme penyelesaiannya : kasus masyarakat perkampungan Talang Mulya, Gunung Betung-Lampung

Keron A. Petrus; S. Boedhisantoso, supervisor; Iwan Tjitradjaja, supervisor (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000)

 Abstrak

ABSTRAK
Konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat yang
bermukim di dalam dan sekitar hutan dengan berbagai pihak yang mempunyai
kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan suatu
kawasan hutan masih terus berlangsung sebagai akibat dari implementasi berbagai
kebijakan pengelolaan hutan nasional yang cenderung meminggirkan keberadaan dan
peran masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
Dalam tulisan ini konflik dapat diartikan sebagai suatu keadaan/sítuasi yang
dapat ditanggapi sebagai tidak adanya suatu kerja sama antara berbagai pihak untuk
mempertahankan suatu sumber daya tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah
masyarakat dan pemerintah (eq. aparat instansi kehutanan), sedangkan sumber daya
yang dimaksud adalab sumber daya hutan Gn. Betung. Ketidaksepakatan di antara
para pihak ini sebagai konsekuensi berbagai kebijakan pengelolaan hutan yang
berimplïkasi path ketidakpastian akses masyarakat ke dalam hutan. Mekanisme
penanggulanganlpenyelesaian konflik dapat ditanggapi sebagal prosedur-prosedur,
langkah-langkah, strategi-strategi yang dilakukanldikembangkan oleh berbagai pihak
yang terlibat konflik atau pihak-pihak atau lembaga/forum lain sebagal upaya
menyelesaikan sebuah konflik.
Secara keseluruhan kasus-kasus yang memicu terjadinya konflik dapat
dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yakni konflik penguasaan dan konflik
pemanfaatan kawasan hutan. Konflik penguasaan terdiri dari penyerobotan lahan,
pergeseran batas kebun/lahan paroh lahan, dan konflik warisan. Konflik
pemanfaatan kawasan hutan terdiri dari pembukaan hutan sekunder (primer),
perawatan bekas kebun/ladang (belukar), berladang, penebangan kayu, pengambilan
basil kebun, pencurian hasil kebun, pemungutan komisi penjualan basil kebun,
perantingan tanaman sonokeling, pencurian bibit/anakan dan konflik pakan temak
(ramban).
Konflik-konflik yang terjadi antar warga masyarakat setempat dengan
pemerintah (aparat instansi kehutanan) lebih disebabkan adanya pelarangan akses
dan tindakan represif aparat terhadap warga, sedangkan konflik antar sesama warga
masyarakat perkampungan Talang Mulya lebih dipicu oleh tindakan pelecehan
terhadap hak-hak penguasaan (lahan) dan pemanfaatan hasil kebun yang dilakukan
oleh warga setempat terhadap warga lain, demikian juga konflik warga masyarakat
perkampungan Talang Mulya dengan warga masyarakat yang berasal dari luar lebih
dipicu oleh tindakan pelecehan hak pemanfaatan hasil kebun milik warga masyarakat
Setempat oleh warga yang berasal dari luar (kampung/desa tetangga).
Kajian ini menunjukkan bahwa jumlah jenis konflik, frekwensi dan intensitas
konflik berbeda dari suatu periode ke periode lain Penode 1940-an s/d 1982, jumlah
jenis konflik, frekwensi dan intensitas konflik masih bertangsung dalam jumlab jenis
konflik, frekwensi dan intensitas yang relatif rendah karena ada beberapa kebijakan
pengelolaan hutan yang ditanggapi sebagai kebijakan yang memberikan akses
kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan. Penode 1983 s/d Juni 1998
jumlah jenis konflik, frewnesi dan intensitas konflik memngkat tajam sebab adanya
kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang berimplikasi pada ketidakpastian akses.
Untuk periode JuIl 1998 s/d Mel 2000, jumlah jenis konflik, frekwensi dan intensitas
konflik mulai menurun. Mulai terlihat adanya ketaatan warga masyarakat setempat
terhadap aturan-aturan bersama yang membawa pengaruh pada ketenangan dan
kepastian akses terhadap lahan garapan masing-masing.
Dalam upaya penanganan/penyelesaian konflik yang melibatkan warga
masyarakat perkampungan Talang Mulya berkembang beberapa mekanisme
penanganan/penyelesaian antara lain dengan cara membiarkan saja dan mengelak,
cara paksaan, perundingan di antara para pihak yang berkonflik, dim dengan cara
mediasi melalui aparat pemerintahan kampung, instansi kehutanan, Kelompok
Pengelola dan Pelestarian Hutan (KPPH), Gabungan KPHH dan Forum Musyawarah
Kelompok (FMK). Secam keselurtthan dalam upaya penanggulangan/penyelesaian
konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan masyarakat setempat tidak
mengacu pada aturan atau hukum nasional. Karena hukum nasional (terutama di
bidang kehutanan) sudah jelas melarang akses masyarakat untuk memanfaatkan
kawasan hutan Gn. Betting. Masyarakat cenderung meuggunakan aturan (hukum)
yang dibuat dan disepakati sendiri oleh masyarakat.
Hasil kajian ¡ni menunjukkan bahwa melalui organisasi dan pranata
pengelolaan hutan yang dibangun sendiri masyarakat berhasil menyelesaikan dan
sekaligus menekan tezjadinya konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan di
tingkat masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penanganan konflik
konflik penguasaan cian pemanfaatan kawasan hutan diperlukan adanya kelembagaan
secara organisatoris yang dibangun oleh komunitas hutan yang bersangkutan. Sebab
dalam situasi sosial yang syarat dengan persaingan, tanpa kerjasama di antara semua
pihak pengelolaan huían secam bertanggung jawab mustahil dicapai, karena itu
situasi ¡ni perlu dipulihkan dengan memberi peluang agar dapat berkembangnya
suasana kebersamaan untuk melihat secam kolektif bahwa persoalan huían bukan
hanya menjadi persoalan pemerintah tetapi menjadi persoajan semua pihak

 File Digital: 1

Shelf
 T5460-Keron A Petrus.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T5460
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xii, 200 pages: illustration; 23 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T5460 15-19-488987814 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20451053