Deskripsi Lengkap

ABSTRAK
Sejalan dengan penyehatan dan penyempurnaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), timbul dengan gencar isu mengenai komersialisasi dan privatisasi BUMN ¡su yang melanda dunia dewasa ini. baik pro maupun kontra, permasalaliannya ada pada penngkatan produktivitas dan efisiensi BUfvIN. Menghadapi permasalahan ini kemudian timbul berbagai kebijakan dan strategi kemudian yang diterapkan dan ditingkatkan. Kebijakan yang ditempuh manajernen antara lain dengan menìngkatkan segi pengawasan dan pengendalian.

Setiap manajemen instansi atau BUMN bertanggung jawab mengkoordinasi dan mengendalikan semua operasi yang berbeda di bawah tanggung jawabnya dan mengusahakan agar memperoleh hasil yang optimal dengan meminimaLisasikan kekurangan yang ada. Menurut lnstruksi Presiden Nomor : 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Sistem pengendalian yang dterapkan oleh manajemen dapat meningkatkan efektivitas dan efísiensinya meialui pengawasan melekat (built in control) dan pengawasan fungsional.

Terdapat berbagai ragam pengertian pengawasan. Pengertian melekat dimaksudkan kewajiban pengawasan yang melekat pada diri si pengawas selaku pimpinan/atasan pada tiap tingkat organisasi baik yang struktural maupun fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

Tolak ukur penilaian kesehatan BUMN/perusahaan adalah rentabilitas, likuiditas, dan soivabilitas (RLS).

Serta indikator tambahan yang ditetapkan dari tahun ke tahun dalam Pspat Umum pemegang sabam/RUPS.

Agar dapat meningkatkan RLS ini untuk mencapai predikat sangat sehat, maka perusahaan has-us rneningkatkan efisiensi, kehematan, produktivitas dan efektivitas. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu jalan adalab dengan menìngkatkan pengawasan dan pengendalian SPI dapat berperan positip dalam usaha peningkatan sistern pengendalian, dengan jalan memberikan informasi kondisi kelemahan dan merekomendasikan berbagai perbaikannya. Jenis audit yang dapat dilakukan dalam Audit Manajemen.

Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan fungsional dimana aparat SPI mempunyai tugas pokok dibidang pemeriksaan.

Pemeriksaan tersebut tidak terbatas pada bidang keuangan tetapi juga meliputi bidang teknis maupun bidang operasional.

Hal tersebut bukan berarti meneampuri urusan pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan kedudukan para pemeriksa atau pengawas tbngsional sebag4i orang-orang yang menjalankan fungsi staff bukan fungsi line (pelaksana).

Saran tindak yang konstruktifdirnaksud sebagal problem solving yaitu memecahkan persoalan persoalan yang dihadapi termasuk didalamnya masalah-masalah lama yang belum terpecahkan. Banyak Perusahaan besar, Badan Pemerintah atau Instansi Pemerintahan Lainnya yang sudah mempunyai SPI namun belum bisa diharapkan keampuhannya. Hal ini kemungkinan disebabkan kualitas para pemeriksa kurang diandalkan ata pegawal yang tidak mencukupi atau organisasi SPI kurang dikelola secara profesional. Terutama pada BUMN/lnstansi Pemerintah lainnya kebocoran-kebocoran, atau penyelewengan-penyelewengan kenangan negara masih saja terjadi cukup besar. Adanya kecenderungan bahwa para personil pemeriksa di SPI bukanlah tenaga terpilij dan kapabel, dimana biasanya direkrut dari fungsi operasi yang tidak terpakai karena melakukan suatu kesalahan atau kurang mampu melaksanakan tugas.

Sementara itu keberadaan SPI itu sendiri belum diterima sebagai nitra kerja dalam memecahkan segala persoalan yang timbul dalam perusaiiaan oleh pimpinan perusahaan. Didalam prakteknya SPI sering mendapat tantangan karena dinilai selalu mencari-cari kesalahan dalam melakukan pemeriksaan.

Fenomena mengenai kualifikasi personil SPI ini memang menjadi the big trouble dítubuh SPI. Semestinya seorang pemeriksa mempunyai wawasan yang luas dan mendalam atas segala kegiatan yang diperiksanya. Namun pada kenyataannya masih banyak pemeriksa intern yang buta akan seluk beluk kegiatan yang akan diperiksanya. Sehingga kadang-kadang pemeriksa telah membuang-buang waktu hanya untuk mengenali obyek pemeriksaan. Hal itu akan bertambah tidak menguntungkan dengan kualitas dan kapabilitas dan masing-masing pemeriksa yang tidak merata babkan kurang memadai.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan suatu mekanisme yang dapat menciptakan tercapainya kondisi para personil SPI dengan tingkat kualitas yang memadai.

Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah seperti dengan diberikannya pendidikan dan fatihan secan berkesinambungan. Misalnya diberìkannya kursus atas setiap kegiatan di perusahaan, seminar atau penataran pemeriksaan dan sebagainya. Disamping itu pemberian kesempatan kepada para pemeriksa untuk meningkatkan kualitasnya dengan melanjutkan studi formal alcan mendorong dapat segera terwujucjnya tingkat kualitas personil SPI yang memadai. SPI PERTAMINA saat ini belum membuat mekanisme yang dapat menciptakan tercapainya suatu kondisi dimana para pemeriksa sudah mencapai tingkat kualitas yang memadai, terutama keharusari mengikuti pendidikan pemei-ìksaan dan kegiatan operasional yang diperiksa.

Rekrutmen tenaga pemeriksa di SPJ PERTAM[NA belum dilakukan secara efektif, terutama untuk jabatan Rikina keatas tidak dilakukan melalui proses seleksi yang ketat yang dapat menyaiing tenaga-tenaga yang kapabel sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam persyaratan bagi pemeriksa di lingkungan SPI.

Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan adalah dengan menerapkan sistem insentip bagi karyawan yang berprestasi tinggi, temasuk untuk para pemeriksa SPI sehingga lebih mendorong SPI untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih produktif Seyogianya SPI PERTAMINA melakukan evaluasi petaksanaan reward dan punishment.

Perlu adanya upaya dan Dirut untuk menjelaskan tugas dan fùngsi SPI kepada seluruh satuan atau jajaran organisasi sedemikian nipa, sehingga benar-benar dimengei-ti dan dipahami, bahwa petugas SPI dalarn melakukan tugasnya pada dasarnya adalah untuk kepentingan Direktur Utama.