Strategi peningkatan layanan type approval perangkat telekomunikasi di Indonesia dari perspektif regulatory authority = Improvement strategy for telecom equipment type approval in Indonesia from regulatory authority's perspective
Widyanto Adinugroho;
Gunawan Wibisono, supervisor; Muhamad Asvial, examiner; Arifin Djauhari, examiner; Muhammad Suryanegara, examiner
(Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013)
|
|
Produksi dan peredaran perangkat telekomunikasi dewasa ini telah melonjak secara signifikan jumlahnya. Tingginya importasi perangkat menimbulkan kekhawatiran tersediri bagi otoritas terkait di Indonesia. Interoperabilitas dan keselamatan pengguna merupakan faktor yang menjadi perhatian utama dan merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, layaknya di negara lain, Indonesia menerapkan sistem sertifikasi untuk perangkat telekomunikasi.Namun sertifikasi yang berjalan di Indonesia seringkali mengalami kendala. Teguran demi teguran datang dari organisasi-organisasi perdagangan internasional seperti World Trade Organization (WTO) karena Indonesia dianggap menerapkan Technical Barriers to Trade (TBT) melalui sertifikasi perangkat telekomunikasi. Di sisi lain, publik seringkali mengalami permasalahan yang ditimbulkan oleh sertifikasi perangkat telekomunikasi. Mulai dari legalitas perangkat telekomunikasi tertentu yang beredar di pasar hingga peningkatan nilai ekonomi dari produk-produk impor tertentu ketika masuk ke pasar. Kondisi-kondisi tersebut merupakan indikasi bahwa sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dan membutuhkan perbaikan.Menanggapi hal tersebut, dilakukan analisis terhadap sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia. Dengan menggunakan analisa SWOT dan balanced scorecard, dilakukan penilaian kondisi saat ini terhadap sasaran strategis yang telah dirumuskan. Analisis kesenjangan juga dilakukan untuk merumuskan rekomendasi guna peningkatan kinerja sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia.Rekomendasi untuk sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia dari perspektif Regulatory Authority adalah dengan menerapkan Segregation of Duties. Terbentuknya lembaga atau instansi baru dapat meningkatkan fokus dan kinerja masing-masing fungsi serta mencegah conflict of interest yang merupakan kendala utama dalam penyelenggaraan sertifikasi. The productions and distributions of telecommunication equipment nowadays has risen significantly. The soaring numbers of imported telecommunication equipment has generated concerns for related authorities in Indonesia. Interoperability and user?s safety are two factors which have become main consideration for government and are the responsibility of government to bear. Hence, like other countries, Indonesian government has been applying certification for telecommunication equipment.However, Indonesian certification encounters some constraints at most of time. Monition after monition are coming from international trade organizations such as World Trade Organization (WTO) because Indonesian certification is considered practicing Technical Barriers to Trade (TBT) through telecommunication equipment certification. On the other hand, public often fall victim to telecommunication equipment certification. From legality issues of certain telecommunication equipment to the raising of economic value of certain imported products when entering the markets. These conditions are indeed indicatiors for many weaknesses of certification in Indonesia and its need for improvement.Addresing these issues, it is need to conduct analysis to telecommunication equipment certifications in Indonesia. By using SWOT analysis and balanced scorecard, assessment between existing performance to pre-defined strategic objectives are conducted. Gap analysis is also used in formulating recommendation to improve the performance of telecommunication equipment certification in Indonesia.Recommendation for telecommunication equipment certification in Indonesia from Regulatory Authority?s perspective is to implement Segregation of Duties. Establishment of new agencies will enhance focuses and performances of each functions and prevent conflict of interests which are the main constraints in certification. |
 T48912-Widyanto Adinugroho.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T48912 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 49 pages : illustration ; 30 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T48912 | 15-22-40378163 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20454112 |
