Penelitian ini membahas implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivism. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian desktiptif. Analis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini melihat kesesuaian kebijakan kompensasi PNS yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum mendasarkan pada pemberian gaji yang adil dan layak. Faktor yang paling berpengaruh terhadap implemntasi kebijakan kompensasi PNS tersebut yaitu pihak yang kepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang diterima target grup, derajat perubahan yang diharapkan, sumber daya yang dikerahkan, serta kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan teknis terkait kompensasi yang memenuhi unsur keadilan dan kelayakan, serta bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kebijakan kompensasi PNS harus berdasarkan pada capaian kinerja, bobot pekerjaan, dan tanggung jawab pegawai sebagai dasar pemberian kompensasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan perlu meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dan menumbuhkan komitmen dengan pihak-pihak terkait guna pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan kompensasi PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu menjamin kesejahteraan pegawai agar dapat berjalan efektif. Kata kunci:Kompensai, pegawai negeri sipil, keadilan, kelayakan.
This Research analyze about the implementation of civil service policy compensation at Ministry of Energy and Mineral Resources. Paradigm used in this research can be classified in the post positivism. Referring to the theoretical perspevtives and research paradigms are used, the nature of this research is descriptive research. Analysis of studies using qualitative analysis. In this study look for the suitability civil service policy compensation with the policy applied to the Ministry of Energy and Mineral Resources. The result of this research are that the implementation of civil servant compensation policy in the Ministry of Energy and Mineral Resources has not been based on equity and feasibility salary. The most influential factors for the implementation of the civil servant 39 s compensation policy are those whose interests are affected, the type of benefits the group received, the expected degree of change, the resources mobilized, and the powers, interests and strategies of the actors involved. This research recommend the Government define the technical policy immediately to meet of equity and feasibility, and for The Ministry of Energy and Mineral Resources have to implement the compensation policy based on employee performance, job load and responsibility. Ministry of Energy and Mineral Resources also should improve coordination intensively and increase the commitment with all parties to ensure the achievement of compensation goals which is the welfare of employees in order that the policy can run effectively. Keywords Compensation, civil service, fairness, feasibility. |
T47945-Sevina Soraya.pdf :: Unduh