Dalam penanganan penyalahgunaan narkotika diperlukan pendekatan komprehensif sehingga koordinasi lintas sektor mutlak diperlukan dalam membangun sinergitas sesuai dengan peran Kementerian/Lembaga masing-masing. Kebijakan yang disusun harus berorientasi pada pemenuhan hak atas rehabilitasi yang komprehensif dengan memenuhi prinsip ketersediaan, akses, penerimaan, dan kualitas.Tujuan penelitian membahas tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, pelaksanaan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam mencapai sinergitas pelaksanaan rehabilitasi Narkotika, menganalisa kendala yang dihadapi dalam mencapai sinergitas dan menjelaskan bentuk strategi kebijakan yang dilakukan dalam memenuhi hak atas rehabilitasi yang komprehensif sebagai bagian dari hak dasar manusia atas kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus eksplanatoris melalui wawancara, dokumentasi, triangulasi, dan fokus grup diskusi.Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan menunjukkan bahwa belum terbentuknya sinergitas antar pemangku kebijakan sehingga segala pencapaian dalam menata program rehabilitasi menjadi tidak efektif dan efisien. Pada dasarnya empat elemen diatas merupakan satu kesatuan yang saling terkait dalam membentuk suatu strategi, yaitu Sistem Nasional Rehabilitasi Narkotika Komprehensif dengan melibatkan pemangku kebijakan, pelaksana dilapangan dan elemen-elemen masyarakat. Fungsi utama dalam sistem ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan rehabilitasi narkotika yang komprehensif dengan melakukan penyederhanaan rantai birokrasi, penguatan koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan terciptanya efektif dan efisien dalam anggaran.Untuk dapat menyusun suatu sistem yang bersifat nasional diperlukan suatu organisasi yang kuat dengan berbagai macam latar belakang pengalaman sehingga mampu melihat permasalahan dari berbagai aspek, baik itu aspek medis, sosial ataupun aspek lainnya dan memiliki jalur kordinasi lintas sektor ataupun jalur koordinasi ke daerah yang solid.
In the handling of narcotic abuse, a comprehensive approach is needed. As such, a cross-sector coordination is fundamentally required to build synergies by each ministry or institution. A policy has to be oriented to the fulfilment of the right to comprehensive rehabilitation by meeting the principles of availability, access, acceptance, and quality.The purpose of the study discusses duties and functions of each Ministry/Institution related to the implementation of rehabilitation for narcotic addicts, the implementation of coordination among Ministries/Institutions in achieving synergy of the implementation of narcotic rehabilitation. The study also analyses obstacles encountered in achieving the synergy and explains a form of policy strategies implemented in fulfilling the right to the comprehensive rehabilitation as a part of the basic human right to the health. This research is a qualitative research with an explanatory case study through interview, documentation, triangulation, and focus group discussion.The results show that the synergy among stakeholders has not yet been accomplished so that all achievements in managing the rehabilitation program becomes ineffective and inefficient. In essence, the four elements mentioned above are an interconnected unity to form a strategy, namely The National System of Comprehensive Narcotic Rehabilitation by involving stakeholders, field workers and societies. The primary function of this system is as a reference in implementing the comprehensive narcotic rehabilitation by simplifying a bureaucratic chain, strengtheningcoordination between Ministries/Institutions and creating an effective and efficient budget.To conclude, to arrange a national system requires a strong organisation with various experience to be able to see the problem from different aspects, e.g. medical aspect, social or other aspects. The national system must also have cross-sector coordination or coordination to a solid area. |
T47974-Atik Farihah.pdf :: Unduh