Penegakan sanksi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparatur negara = Enforcement of sanctions on abuse of power by state apparatur
Erfan Karya Yudha;
Andhika Danesjvara, supervisor; Tri Hayati, examiner; Eka Sri Sunarti, examiner
([Publisher not identified]
, 2017)
|
|
ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur larangan penyalahgunaan wewenang dan apabila terbukti dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi Pidana. Dengan perbedaan penerapan sanksi yang diberikan, timbul permasalahan, 1. bagaimanakah ketentuan larangan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 2. bagaimanakah pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang berdasarkan persfektif hukum administrasi negara, dan 3. bagaimana konsep penyalahgunaanwewenang hukum administrasi negara dapat dijadikan sebagai parameter unsur menyalahgunakan kewenangan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengidentifikasi konsep penyalahgunaan wewenang. Aparatur negara melakukan tindakan pemerintah atas nama yang diwakili atau jabatan. Terhadap aparatur negara yang melakukan kesalahan objektif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dibebani tanggungjawab jabatan dan dapat dikenakan sanksi administratif, sebaliknya aparatur negara dibebani tanggungjawab pribadi ketika ia melakukan kesalahan subjektif. Sanksi pidana baik berupa penjara maupun denda dapat diterapkan terhadap aparatur negara secara pribadi. ABSTRACT This research discusses the liability of abuse of power. Law number 30 of 2014 about Government Administration and Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption regulates the prohibition of abuse of power and if it 39 s proven, then it will be subject to administrative sanctions or criminal sanctions. With the different sanctions implementation, problems arise, 1. how is the provision of abuse of power based on Law No. 30 of 2014 on Government Administration, 2. how is its legal liability abuse of power based on the administrative law perspective, and 3. how the abuse of power in Administration Law concept can be used as an element parameter to abuse of power Law No. 31 year 1999 jo. law no. 20 of 2001, on the Eradication of Corruption. The author in conducting this research using normative juridical research method, that is by identifying the concept of abuse of power. The state apparatus is acting as a government on behalf of the represented or position. On which the state apparatus who makes an objective mistake in carrying out his duties and authorities, is held responsible for office responsibilities and may be subject to administrative sanctions, otherwise the state apparatus is liable to personal responsibility when he makes a subjective mistake. |
 T48853-Erfan Karya Yudha .pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T48853 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2017 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | viii, 137 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T48853 | 15-21-020578653 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20455051 |
