Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus tunduk pada ketentuan Undang-undang, Kode Etik, dan peraturan lainnya. Akan tetapi masih terdapat Notaris yang menjalankan jabatannya diluar kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta dibawah tangan pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/Pts/Mj. PWN Prov DKI Jakarta/II/2014 dan bagaimana tanggung jawab Notaris atas tindakan hukum yang dilakukan dalam pembuatan akta dibawah tangan pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/Pts/Mj. PWN Prov DKI Jakarta/II/2014.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, didukung wawancara dan diolah secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Notaris telah menjalankan tugas diluar kewenangan, karena menandatangani sebagai saksi dan membubuhkan cap jabatan yang merupakan lambang Negara pada akta dibawah tangan dalam kaitan Notaris sebagai Pejabat Umum. Tanggung jawab Notaris atas tindakan hukum yang dilakukan pada pembuatan akta dibawah tangan tersebut berupa sanksi teguran tertulis.
In carrying out their positions, a Notary must act trustful, honest, thorough, independent, impartial, and keeping the interests of the parties in the law act. A Notary, in running their positions also must to obey the rules of law and code of ethics. However, there is still a notary who running his position out of his authority which has been determined by applicable laws and regulations. The main problems in this thesis are how is the role of a Notary in the making of the private deed in the Assembly Supervisor Decision of the Region DKI Jakarta Number 02 Pts Mj.PWN Prov DKI Jakarta II 2014 and how is the responsibility of the Notary in his law actions in the making of the private deed in the Assembly Supervisor Decision of the Region DKI Jakarta Number 02 Pts Mj.PWN Prov DKI Jakarta II 2014.The method used in this thesis is a juridical normative which is analytically descriptive. The data applied is a type of a secondary data using data collection method document study, supported by interviews processed qualitatively. The result of this research is that the Notary has performed his duties beyond his authority, because he signed as a witness and appended the stamp office on the private deed which is the epitome of a country in regards Notary as a Public Official. The Notary rsquo s responsibility in his law action in the making of that private deed is a written reprimand sanction. |
T48041-Satrah.pdf :: Unduh