Perhimpunan Penghuni Rumah Susun PPRS merupakan suatu organisasi berbadan hukum yang bertanggung jawab mengurus kepentingan bersama para Pemilik dan Penghuni. Dalam hal ini Notaris berperan untuk membuat pernyataan dari segala apa yang diputuskan dalam rapat, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan Pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai dengan amanat UUJN. Pada kasus, Notaris X awalnya membuat Akta Nomor 2 tanggal 2 Desember 2010 mengenai Pengurus PPRS periode 2009-2012. Sebelum periode kepengurusan tersebut berakhir, Notaris X membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 34 tanggal 16 Februari 2012 mengenai Pengurus PPRS periode 2012-2015 berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa RULB PPRS Tanggal 11 Februari 2012. Bahwa adanya permasalahan dalam RULB menimbulkan konflik antar Pengurus sehingga dalam hal ini perlu diperjelas mengenai akibat hukum terhadap Akta Nomor 2 tanggal 2 Desember 2010 dan Akta Nomor 34 tanggal 16 Februari 2012 serta tanggung jawab Notaris X terhadap Akta baru tersebut.Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, didukung wawancara diolah secara kualitatif.Hasil penelitian bahwa akibat hukum terhadap Akta Nomor 34 tanggal 16 Februari 2012 adalah tidak sah atau cacat karena RULB tidak memenuhi kuorum sesuai Pasal 28 ayat 1 AD juncto Pasal 15 ayat 1 ART, Notaris tidak seksama dan tidak jujur dalam membuat Akta. Tanggung jawab Notaris X terhadap pembuatan Akta tersebut bahwa Notaris bertanggung jawab secara moral, profesi, dan hukum serta dikenakan sanksi administratif.
The Association of Flats Occupants PPRS is a legal body organisation which responsibility is to care for the mutual interest of owners and residents. In this case, the Notary acts to create a statement of all maters decided during the meeting so that the Notary in performing their position is obliged to act in honesty, thoroughly, independently, impartially, and to safeguard the interest of the parties concerned in the legal act in accordance with UUJN 39 s mandate. In a particular case, Notary X initially created deed number. 2 dated December 2, 2010 regarding the PPRS board of the 2009 2012 period. Before the term of management ends, Notary X created the deed of declaration of meeting decisions number 34, dated February 16 2012 regarding PPRS management period 2012 2015 based on extraordinary general meeting of shareholders RULB PPRS dated February 11 2012. The existence of problems in RULB cause conflict in its management therefore the legal consequences of this matter need to be clarified to Deed number 2 dated December 2 2010 and deed number 34 dated February 16 2012 as well as Notary X 39 s responsibility to the new deed.The method used is a juridical normative which is analytically descriptive. The data applied is a type of a secondary data using data collection method document study, supported by interviews processed qualitatively.The result of the research that the legal consequences to deed number 34 dated February 16 2012 are invalid or defective as RULB does not meet the quorum according to article 28 paragraph 1 AD jo article 15 paragraph 1 ART, the Notary is not acting thoroughly and not honest in the creation of the deed. The responsibility of Notary X to the creation of the deed is that the Notary is morally, professionally, and legally responsible and subject to administrative sanction. |
T48850-Talitha Dian Mulyasari .pdf :: Unduh