:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Ultimum Remedium dalam Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia = Ultimum Remedium in Relation to The Corporate Criminal Liability in Indonesia.

Ginting, Arija Br; Topo Santoso, supervisor; Mardjono Reksodiputro, examiner; Surastini Fitriasih, examiner ([Publisher not identified] , 2017)

 Abstrak

ABSTRAK
Karakteristik delik korporasi yang berbeda dari street crime membuat sejumlah
ahli memandang bahwa ultimum remedium tidak lagi relevan dalam konteks
pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanyaannya adalah (1) bagaimanakah
konsep dan makna ultimum remedium dalam hukum pidana dan kaitannya dengan
Hak Asasi Manusia? (2) bagaimana perumusan ultimum remedium di dalam
konteks pertanggungjawaban pidana korporasi? dan (3) bagaimanakah
implementasi ultimum remedium dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di
Indonesia?. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan multi-pendekatan.
Wawancara dilakukan untuk mengklarifikasi data sekunder yang ada. Hasilnya
menunjukkan bahwa sejak tahun 1955-2016 terdapat 115 UU yang menempatkan
korporasi sebagai subjek delik, diantaranya korupsi, perpajakan, lingkungan
hidup, dan pencucian uang. Keempat UU yang dianalisis menunjukkan bahwa
administrative penal law cenderung bersifat ultimum remedium dibandingkan UU
Pidana. PERMA No.13 Tahun 2016 cenderung bersifat primum remedium karena
substansinya lebih banyak memuat aturan prosedural daripada substantif.
Sedangkan RKUHP 2015 memiliki pola ultimum remedium yang kuat, yakni
adanya pedoman pemidanaan, double track system, dan pidana tambahan berupa
pembubaran korporasi merupakan sarana terakhir. Putusan hakim cenderung
bersifat primum remedium (analisis dilakukan terhadap putusan PT Giri Jaladhi
Wana, Asian Agri Group, dan PT Kallista Alam). Pengecualian ultimum
remedium seperti itu boleh saja dilakukan mengingat karakteristik delik korporasi,
yakni serius, lintas batas, mengancam sendi perekonomian, dan korban yang
samar dan luas. Namun demikian, terdapat pula kemungkinan penerapan ultimum
remedium melalui partisipasi korporasi dalam kebijakan hukum pidana.

ABSTRACT
The characteristics of corporate offense that are different from street crime make
some experts consider that ultimum remedium is no longer relevant in the context of
corporate criminal liability. The questions are (1)how is the concept and meaning of
ultimum remedium in criminal law and its relation to human rights? (2)how is
ultimum remedium formulated within the context of corporate criminal liability? and
(3)how is the implementation of ultimum remedium in corporate criminal liability in
Indonesia?. This research is juridical-normative with multi-approach. Interviews are
conducted to clarify the existing secondary data. The results are: Since 1955-2016
there are 115 laws that place corporations as the subject of offenses, including
corruption, taxation, environment, and money laundering. The four laws analyzed
indicate that administrative penal law tends to be ultimum remedium compared to the
Criminal Acts. Supreme Court Regulation No.13 of 2016 tends to be primum
remedium because the substance contains more prosedural law than substantive.
While Model Penal Code 2015 has a strong ultimum remedium pattern, namely the
sentencing guidelines, double track system, and corporate dissolution is a last resort
of additional criminal sanction. The judge's verdict tended to be primum remedium
(analysis was made on PT Giri Jaladhi Wana, Asian Agri Group and PT Kallista
Alam). Such exclusion of ultimum remedium are justifiable because of corporate
offences that are serious, transboundary, threatening the economic pillar, and the
vague and widespread of victim. However, there is also the possibility of applying
ultimum remedium through corporate participation in criminal law policy.

 File Digital: 1

Shelf
 T48755-Arija Br Ginting.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T48755
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2017
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xvii, 208 pages : illustration ; 30 cm. + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T48755 15-17-010776993 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20455407