Analisis pedoman audit investigatif sebagai standar mutu dalam membantu pengungkapan fraud pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan = Analysis of the investigative audit guidelines as a quality standard in helping the fraud disclosure at badan pengawasan keuangan dan pembangunan / Udurma Rotua Sinurat
Sinurat, Udurma Rotua;
Maulana Malik, supervisor; Lufti Julian, examiner; Deddi Nordiawan, examiner
([Publisher not identified]
, 2017)
|
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi apakah pedoman audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP telah mengakomodir seluruh aspek dalam Fraud Examiners Manual FEM . Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pemenuhan pedoman audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas aspek hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data melalui studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan pedoman audit investigasi BPKP yang disebut Pedoman Penugasan Bidang Investigasi PPBI telah memenuhi aspek hukum di Indonesia. PPBI juga telah mengakomodir aspek umum yang terdapat dalam FEM. Namun, tidak seperti Fraud Examiners Manual, PPBI mengharuskan hal-hal teknis terkait audit investigasi dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi yang merupakan turunan dari PPBI. Sampai dengan penelitian berakhir BPKP belum memiliki petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi oleh karena itu direkomendasikan untuk segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi. ABSTRACT The purpose of this research is to determine whether BPKP rsquo s guidelines of investigative audit has accommodated all aspects of Fraud Examiners Manual FEM . The purpose of this research also to determine compliance of BPKP rsquo s guidelines of investigative audit over the legal aspects of Indonesia. It is a qualitative research using a comparison approach. Data are collected through the study documents and observation. The results show that BPKP rsquo s guidelines of investigative audit which is called PPBI has fulfilled legal aspect in Indonesia. PPBI has also accommodated the general aspects contained in FEM. However, unlike the Fraud Examiners Manual, PPBI requires technical matters related to the investigative audit to be set forth in the technical guidelines for conducting an investigative audit which is a derivative of the PPBI. Until the research ends BPKP does not have technical guidance on the conduct of the investigative audit yet, therefore it is recommended to immediately prepare technical guidelines for the implementation of the investigative audit. |
T-Udurma Rotua Sinurat.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | T-Pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2017 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Deskripsi Fisik : | xiii, 115 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T-Pdf | 15-20-654642332 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20455915 |