Target percepatan penyelesaian perekaman KTP-el semakin mendesak karena penggunaan KTP-el dalam urusan administrasi publik semakin diperluas. Ketuntasan pencatatan penduduk menjadi semakin penting karena data kependudukan kini digunakan sebagai sumber dalam perencanaan kebijakan yang penting peranannya dalam perencanaan pembangunan, inklusi penyampaian layanan dan pemerintahan, inklusi sosial, dan inklusi keuangan. Meskipun telah menerapkan pelayanan perekaman KTP-el dengan tambahan kegiatan pelayanan dan penggunaan mobil keliling, hingga Desember 2016 di Kota Batu masih ada 9 wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman, persentase ini masih lebih tinggi jika dibandingkan di tingkat nasional yang sebesar 4,2 . Berbagai penelitian menyebutkan bahwa ada permasalahan implementasi kebijakan KTP-el dalam aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam teori implementasi kebijakan keempat aspek ini sebenarnya telah dikembangkan dalam model oleh Edward III. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat wajib KTP-el belum melakukan perekaman KTP-el di Kota Batu pada tahun 2016 serta mencoba memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakannya. Metode yang digunakan merupakan perpaduan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan kuesioner, pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, dan aplikasi konseptual model implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan masyarakat sehingga belum melakukan perekaman KTP-el sebagian besar dikarenakan dan terkait dengan aspek komunikasi, dimana kebijakan dan program KTP-el belum tersampaikan secara jelas dan memadai dari Pemerintah/instansi pelaksana kepada masyarakat. Kendala implementasi kebijakan KTP-el di Kota Batu juga terjadi pada aspek sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara garis besar penelitian ini memberikan saran untuk selalu mengutamakan sampainya manfaat KTP-el pada masyarakat dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik kepada semua pihak yang terkait dalam penggunaan dan implementasi KTP-el dan memperhatikan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan pelayanan KTP-el dalam rangka menjangkau golongan masyarakat yang lebih luas.
There is an urgent need to accelerate recording completion of electronic identity card Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTP el since KTP el play extensive role in public administration affairs. The completeness of population records is becoming increasingly important as population data is now used as source of policy design which play important roles in development planning, inclusion of governance and service delivery, social and financial inclusion. Although additional service of recording KTP el via the use of mobile service to reach out citizen directly, Batu City only able to reach 9 of KTP el obligant that have not yet done the recording as per December 2016. This figure is still higher than the national level of 4.2 . Various research states that there are implementation problems of KTP el policy in the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In the policy implementation theory, these four aspects have actually been developed in the model by Edward III. So this study aims to analyze factors that cause the obligant of KTP el have not done recording KTP el in Batu City in 2016 and attempt to recommend policy implementation. The method used is combination of quantitative approach with the use of questionnaires, qualitative approaches by using in depth interviews, and conceptual application of Edward III policy implementation model. This study reveals that the reasons of not having KTP el recording are related to the communication aspect, such that policies and KTP el programs have not been clearly and adequately conveyed from the government implementing agencies to the community. Implications of the implementation of the KTP el policy in Batu City also occur in the aspects of resources, dispositions, and bureaucratic structures. This study findings suggest to always give priority better coordination and communication to all involved parties in the use and implementation of KTP el to effectiveness and efficiency of programs activities in order to reach broader population groups. |
T48526-Faisol Manshur.pdf :: Unduh