Full Description

Cataloguing Source LibUI ind rda
Content Type text (rdacontent)
Media Type unmediated (rdacontent); computer (rdacontent)
Carrier Type volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier)
Physical Description iv, 102 pages : illustration ; 30 cm
Concise Text
Holding Institution Universitas Indonesia
Location Perpustakaan UI, Lantai 3
 
  •  Availability
  •  Digital Files: 1
  •  Review
  •  Cover
  •  Abstract
Call Number Barcode Number Availability
T47721 15-17-449318258 TERSEDIA
No review available for this collection: 20456011
 Abstract
Tesis ini membahas mengenai ketentuan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan pajak yang diatur dalam perjanjian internasional AEOI Agreement Exchange of Information . AEOI merupakan perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara di dunia melalui OECD untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan perlawanan pajak yang banyak sekali terjadi. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai pentingnya rahasia bank dalam kegiatan usaha bank, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, dan ketentuan-ketentuan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan pajak yang berlaku dalam AEOI. Tesis ini juga membahas masalah-masalah yuridis yang terjadi dalam pemberlakuan pembukaan informasi bank. Adanya Perpu No. 1 Tahun 2017 memberikan solusi terhadap kegentingan yang memaksa Indonesia untuk melaksanakan komitmennya dalam AEOI. Namun, masalah-masalah yuridis yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat masih perlu untuk dipikirkan solusinya.
This thesis discusses the provisions of bank secrecy for tax purposes stipulated in the internasional agreement, AEOI Agreement Exchange of Information . AEOI is an international agreement made by the countries of the world, through the OECD, to tackle the overwhelming problems of tax resistance. In this thesis will be discussed the importance of bank secrecy in banks rsquo business activities, tax as one of the largest sources of state revenues, and the provisions of bank secrecy for tax purposes that apply in AEOI. This thesis also discusses the juridical issues occur in the enactment of bank information disclosure. The existence of PERPPU No. 1 Tahun 2017 provides a solution to the urgency that forces Indonesia to implement its commitment in AEOI. However, juridical issues relating to public trust still need to be considered solutions.