Pencabutan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas = Revocation of approval decree of article of association's amendments
Agus Jaya Putra;
Teddy A. Anggoro, supervisor; Aritonang, Parulian Paidi, examiner; Hendriani Parwitasari, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017)
|
|
Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas dalam melakukan perubahan Anggaran Dasarnya terdapat hal-hal yang memerlukan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mendapatkan pengesahan, perseroan terbatas haruslah membuat akta perubahan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Dalam Praktiknya, tidak sedikit kesalahan yang dibuat oleh perseroan dan/atau Notaris dalam pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar, sehingga menyebabkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Untuk itu, upaya administratif terhadap surat keputusan persetujuan perubahan tersebut menjadi jalan paling efisien dan berkeadilan bagi semua pihak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis menemukan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan instrumen hukum yang kuat untuk melakukan upaya administratif terhadap surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Dengan demikian, kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai institusi yang mendapat kewenangan atributif untuk menyetujui sebuah perubahan anggaran dasar, juga memiliki kewenangan untuk mencabutnya. Meskipun demikian, dicabutnya sebuah surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tidak serta merta membatalkan akta perubahan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. A limited liability company as a legal entity in amending it rsquo s article of association has certain matters which need an approval from Ministry of Law and Human Rights. In order to obtain such approval, the company shall draw the deed of amendment by or before the notary. Practically, more than few errors made by the company and or the notary regarding the deed itself, which consequently involves the injured party. Therefore, administrative proceeding concerning the approval decree shall be the most efficient and just option for all stakeholder. By using legal formal method, writer found that Indonesian regulation gives strong legal instrument to commence administrative proceeding concerning the approval decree. Therefore, Ministry of Law and Human Rights as the institution which attributed by the law for approving company rsquo s amendments, also has authority to revoke such decree. Though, a revocation of a decree shall not be deemed revoking the deed of amendment which drawn by or before the notary. |
 T48303-Agus Jaya Putra.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T48303 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017 |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xi, 87 pages : illustration ; 30 cm |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T48303 | 15-17-978825291 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20456033 |
