ABSTRAK
Dalam perkara pidana maupun perdata, terkadang masih terdapat kekeliruan bagaimana mengklasifikasi perbuatan seseorang, khususnya perbuatan Direksi, dimana perbuatan tersebut dikatakan pidana, dimana perbuatan tersebut dikatakan perdata, cukup sulit untuk memisahkan dua hal yang berbeda tersebut, karena sejauh ini belum ada aturan yang jelas mengatur hal tersebut. Sebenarnya telah cukup jelas di mata para penegak hukum untuk membedakannya, tetapi masih terdapat ketidakpastian hukum dalam mengklasifikasi perbuatan direksi di dalam beberapa putusan. Di beberapa putusan terdapat perbuatan Direksi yang sebenarnya perdata tetapi dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dan sebaliknya. Bahkan hal tersebut telah diketahui oleh salah satu penegak hukum bahwa memang terdapat kasus pidana, namun menjadi perdata, dan sebaliknya. Hal tersebut akan ditinjau lebih lanjut di dalam skripsi ini. Metode penelitian ini menggunakan wawancara sebagai pelengkap yang kemudian akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, teori, atau ajaran-ajaran yang ada.
ABSTRACT
In classifying one rsquo s action, fallacy is often faced both in criminal case and civil case, especially for Directors rsquo action, in what circumstances an action can be classified as criminal action or civil case, it is difficult to strictly separate the two due to lack of regulations that clearly regulate that issue. From the perspective of legal enforcer, the difference between criminal case and civil case has been clear, however the legal uncertainty still can be found in several court decision in classifying the Director rsquo s action. In several court decisions, there is a Director rsquo s action that should be fallen under civil case but decided that it is classified as criminal case, and vice versa. Even the legal enforcer is aware that certain criminal case is classified as civil case, and vice versa. The abovementioned issue will be analyzed further in this research. This research method uses interview as the supplementary material that will be analyzed in accordance with the prevailing laws, theory, or doctrines. |
S68413-Adinda Rifdahtama.pdf :: Unduh