:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Diskontinuitas suatu produk sebagai keadaan memaksa: studi putusan Mahkamah Agung no. 1182K/Pdt/2012) = Discontinuity of product as a force majeure event: analysis of supreme court decision no. 1182K/Pdt/2012

Sadia Canantya Anissa; Pangaribuan, Togi Marolop Pradana, supervisor; Akhmad Budi Cahyono, examiner; Abdul Salam, examiner; Setyawati Fitrianggraeni, examiner ([Publisher not identified] , 2017)

 Abstrak

ABSTRAK
Perjanjian dapat melahirkan suatu hubungan hukum yang menyebabkan satu pihak berhak menuntut sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Namun, ketika terjadi keadaan memaksa, para pihak dapat dibebaskan untuk memenuhi kewajibannya atau untuk membayar ganti rugi. Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai klausula keadaan memaksa dalam perjanjian antara PT Internet Pratama Indonesia dan PPK Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam Putusan No. 1182K/Pdt/2012. Dalam klausula keadaan memaksa tersebut tidak diatur mengenai lsquo;diskontinuitas suatu produk rsquo; discontinue sebagai keadaan memaksa, namun kemudian ketika hal tersebut terjadi, PT Internet Pratama Indonesia dibebaskan untuk memenuhi kewajibannya dan untuk membayar ganti rugi karena hal tersebut dianggap sebagai keadaan memaksa oleh Mahkamah Agung. Dalam menentukan suatu peristiwa sebagai keadaan memaksa, perlu dipertimbangkan pula mengenai unsur-unsur dari keadaan memaksa berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder.

ABSTRACT
An agreement creates a legal relation between the parties that formed the right to one party to demand something and the obligation to the other party to fulfill the demand. When a force majeure event happens, it excuses a party from performance or to pay damages. This thesis analyzes the force majeure clause in the agreement between PT Internet Pratama Indonesia and PPK Dinas Pendidikan Kota Surabaya in the Court Decision No. 1182K Pdt 2012. The force majeure clause do not stipulate lsquo discontinuity of product rsquo as a force majeure event, however when such event occurred, PT Internet Pratama Indonesia was excused from the performance and to pay damages because the event was considered as a force majeure event by the Supreme Court Mahkamah Agung . In determining an event as a force majeure event it is necessary to consider the elements of force majeure based on Article 1244 Indonesial Civil Code. The research is conducted using the research method of legal normative and the type of data used is the secondary data.

 File Digital: 1

Shelf
 S68479-Sadia Canantya Anissa .pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S68479
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2017
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer (rdadontent)
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : x, 92 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S68479 14-19-149643481 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20458881