ABSTRAK
Sebagai produsen produk perikanan kedua terbesar di dunia, Indonesia belum mengoptimalkan kapasitasnya. Skripsi ini menganalisis rezim investasi perikanan dan dampak peraturan pelaksanaan Perikanan terhadap perusahaan dalam negeri dan nelayan setempat. Dengan melakukan metode penelitian hukum normatif, tesis ini menyimpulkan bahwa, pertama, investasi terhadap sektor perikanan diatur melalui Undang-Undang Investasi dan Undang-Undang Perikanan; ini terlihat dengan izin yang dibutuhkan untuk bisa berusaha dalam bidang perikanan seperti SIUP, SIPI dan SIKPI; kondisi Terbuka/Terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal dalam negeri terkait dengan perikanan yang diatur dalam Daftar Investasi Negatif, dan pengadilan perikanan untuk penyelesaian perkara pidana perikanan. Peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki beberapa implikasi hukum terhadap investor perikanan dan nelayan lokal, yakni penghentian usaha investor yang telah menyebabkan penurunan drastis dalam produksi skala nasional walaupun kondisi produksi pasar internasional yang sedang meningkat, kenaikan biaya operasional dan perununan produktivitas yang disebabkan oleh pembatasan transhipment, ribuan kapal yang tidak aktif karena pelarangan penggunaan alat tangkap trawls dan seine nets, kenaikan biaya operasional atas pembatasan terhadap penangkutan ikan hidup, dan penurunan produktivitas yang disebabkan oleh pembatasan produksi kepiting, lobster dan rajungan, dan penghalang terhadap tujuan hukum. Tesis ini merekomendasikan agar untuk mengembangkan sektor perikanan bagi investor domestik dan nelayan lokal, dan untuk menegakkan Inpres tahun 2016, ada hal yang harus diterapkan, yakni untuk melakukan evaluasi peraturan yang ada, memudahkan dan meringankan pembatasan yang menghambat usaha nelayan, penerbitan sistem pengawasan baru dan memperbolehkan penangkapan benih krustasea yang akan dikelola untuk pembudidayaan.
ABSTRACT
As the second biggest producer of fishery products in the world, Indonesia has not optimized its capacity. This thesis analyzes the fisheries investment regime and the impacts of the implementing regulations of the Fisheries Minister towards domestic enterprises and local fishermen. By conducting a normative legal research method, this thesis concludes that, first, the fishery investments sector are regulated through Investment Law, and Fishery Laws in which these are seen through the existing legal structures, such as the necessity to acquire permits of SIUP, SIPI and SIKPI the open open with requirements status for domestic investors pursuant to the Negative Investment List and a fisheries court purposed for criminal fisheries adjudication. The implementing regulations of the Fisheries Minister have six legal implications on fishery investors and local fishermen, namely ceased operations which has caused a drastic decrease in national production in light of increased production trends of the international market, high inflated costs and lessened productivity caused by transhipment restrictions, thousands of dormant vessels due to the trawls and seine nets restriction, increased costs due to the restrictions on live fish transport, and lessened productivity caused by the restriction on the production of crabs, lobsters and blue swimming crabs, and the impairment of the law rsquo s purpose. This thesis recommends that in order to develop the fishery sector for domestic investors and local fishermen, to uphold the Presidential Instruction of 2016, there are recommendations that should be instigated. This includes an evaluation of existing regulations, the easing of existing restrictions, the issuance of new supervision systems and to allow the capture of crustacean seedlings for cultivation purposes. |
S67616-Timothy Arif Aditya Chow.pdf :: Unduh