Urgensi pembentukan hukum internasional mengenai kegiatan intelligence gathering di zona ekonomi eksklusif = The urgency of establishing international convention on intelligence gathering in the exclusive economic zone
Hiyal Ulya Fillah;
Melda Kamil Ariadno, supervisor; Arie Afriansyah, supervisor; Sidik Suraputra, examiner; Purba, Achmad Zen Umar, examiner; Adijaya Yusuf, examiner
([Publisher not identified]
, 2017)
|
|
ABSTRAK Perkembangan yang begitu pesat pada teknologi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan intelligence gathering berdampak pada praktik negara yang semakin bersifat intrusif. Meskipun demikian, sebagai salah satu bentuk dari kegiatan militer, pelaksanaan intelligence gathering di zona ekonomi eksklusif tidak diatur secara jelas dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS . Dalam hal ini UNCLOS bersifat ambigu, dimana konvensi tersebut tidak secara eksplisit mengakui hak suatu negara untuk melakukannya di ZEE negara lain ataupun melarang pelaksanaanya. Ketidakjelasan tersebut memberikan ruang bagi interpretasi masing-masing negara yang memicu terjadinya konflik atau insiden. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terdapat adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatur kegiatan intelligence gathering di ZEE. Penelitian ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai urgensi pembentukan hukum internasional terkait dengan kegiatan tersebut dengan memaparkan perdebatan-perdebatan yang ada, upaya-upaya yang telah dilakukan serta kekurangannya, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan kedepannya. ABSTRACT The rapid and advanced development on technologies used for intelligence gathering activities has an impact on recent practices that are becoming alarmingly intrusive. However, as a form of military activity, the practice of intelligence gathering at the economic exclusive zone EEZ is not clearly regulated in the UNCLOS. The UNCLOS is ambiguous because the convention doesn 39 t explicitly acknowledge or prohibit states right to conduct such activity at the EEZ. The legal uncertantity creates different interpretations between states, which triggers conflicts amongst them. In this past years, there has been an attempt in regulating intelligence gathering in the EEZ. Therefore, this research will try to analyze the urgency of creating an international law to regulate such activity, by addressing current debates, the attempts and its deficiencies, and the next steps that can be done in the future. |
 S67617-Hiyal Ulya Fillah.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S67617 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2017 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xx, 135 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S67617 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20458971 |
