ABSTRAK
Pasca tragedi pada tanggal 14 Juli 2016 di Nice yang menewaskan 86 orang, tiga puluhan commune di daerah pesisir Prancis berbondong-bondong menerapkan kebijakan anti -burkini. Kebijakan ini diadakan tidak hanya untuk menjaga keamanan daerah, namun juga sebagai bentuk konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan sekularisme di Prancis. Akan tetapi, pada tanggal 26 Agustus 2016, Conseil d rsquo; tat CE mengeluarkan surat perintah untuk mencabut kebijakan itu. Kebijakan anti-burkini bukanlah simbol agama tampak pertama yang dilarang di Prancis. Pada tahun 2004, Prancis menerapkan larangan jilbab di sekolah-sekolah umum yang dilanjutkan dengan larangan pemakaian burqa pada tahun 2010. Pencabutan kebijakan burkini pada tahun 2016 memperlihatkan perubahan sikap pemerintah Prancis terhadap simbol keagamaan tampak. Bagian akhir artikel ini menunjukkan bahwa perubahan sikap itu bertujuan untuk melindungi penduduk Muslim Prancis dan mencegah berkembangnya ekstremisme di Prancis
ABSTRACT
After the Bastille Day tragedy on 14th July 2016 in Nice that killed 86 people, around 30 municipalities in France decided to implement an anti burkini policy. This policy was adopted in order to maintain regional security, as well as an act of consistency towards the French la cit . However, on 24th August 2016, the French Court demanded the policy to be suspended. The burkini ban wasn rsquo t the first time for the French Government to ever ban any ostentatious religious symbols. On 2004, the ban on headscarves in public schools was approved, along with the 2010 ban on burqas. Suspension of the burkini ban in 2016 has shown an inconsistency by the French Government towards ostentatious religious symbols. In the end of this article, it is indicated that the change of attitude towards an ostentatious religious symbol was necessary to protect the French Muslim citizens and to prevent further acts of extremism. |
MK-Rizky Aulia.pdf :: Unduh