Layanan Perbankan Digital adalah layanan yang memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan investasi, transaksi elektronik, dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank. Digitalisasi perbankan terjadi karena masyarakat menginginkan proses transaksi yang lebih murah, cepat, dan sederhana dan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Pengembangan strategi bisnis dimaksud memerlukan infrastruktur yang memadai antar lain manajemen risiko, penyesuaian Teknologi Informasi. Sebagai salah satu alat transaksi modern, layanan perbankan digital juga berpeluang untuk disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai penerapan uji tuntas nasabah layanan perbankan digital pada produk Jenius milik PT. BTPN, Tbk. sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya dan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selain itu, akan dibahas juga aspek perlindungan konsumen pada produk Jenius sebagai upaya melindungi hak nasabah penyimpan dana. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah menggunakan bentuk penelitian dari skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT. BTPN Tbk. selaku penyedia jasa keuangan dari Layanan Perbankan Digital Produk Jenius dalam hal ini telah berusaha untuk melaksanakan uji tuntas nasabah dengan baik berdasarkan POJK APU PPT SJK, terlepas dari belum ditetapkannya pengaturan khusus terkaitLayanan Perbankan Digital. Dengan demikian, penulis menyarankan agar segera ditetapkannya ketentuan yang memadai dan dapat mendasari layanan perbankan digital dan tidak hanya berdasar pada POJK APU PPT SJK dalam penyelenggaraannya.
ABSTRACT
Digital Banking is one of the provided services of banks nowadays, in which enables its prospective customer and or customer to collect information, to communicate, to register, to open an account s , to do banking transactions, to close and block account s or to collect information and do transactions other than bank services, such as getting investment advices, e commerce transactions, et cetera. Bank digitalization occurs because the society demand an easier, faster, and simpler type of transaction and in order to increase awareness for the use of a non cash instrument, so that there will be formed a community or society who use more non cash instrument to do transactions. As one of the modern model of transaction, digital banking has potentials to be misused as a money laundering tool by criminals. This thesis explains about the implementation of customer due diligence for digital banking product Jenius as a form of precautionary principle for banks in running their business and in order to prevent any money laundering practice. Other than that, this thesis also explains about the customer protection aspect in digital banking product Jenius as an effort to protect customer rights. The form of this research is normative juridical. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis concludes that PT. BTPN, Tbk. as the financial service provider has done its best to apply the customer due diligence provisions for digital banking product Jenius users based on POJK APU PPT SJK, despite of limited digital banking regulations and some slight obstacles. Therefore, the author suggests the government as the regulator to set more regulations on digital banking so that it is not only depends on POJK APU PPT SJK. |
S-Dwina Nitoya Estariani.pdf :: Unduh