Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perbankan, lembaga perbankan Indonesia memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan selaku lembaga penyalur dana, salah satu usaha bank meliputi pemberian kredit. Dalam membiayai proyek yang nilainya sangat besar, kredit dapat diberikan oleh suatu sindikasi yang terdiri dari berbagai kreditur, yang memiliki keuntungan tersendiri, baik bagi debitur maupun bagi kreditur, dan dapat melibatkan berbagai macam pihak, termasuk Pihak Asing. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan hukum terkait Kredit Sindikasi antara Bank Domestik dan Bank Asing dengan Pihak Asing. Selain itu, akan dibahas juga mengenai implikasi hukum dari penggunaan dua perjanjian kredit yang berbeda dalam satu sindikasi antara Bank Domestik dan Bank Asing Pihak Asing. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penggunaan Intercreditor Agreement merupakan suatu bentuk implikasi hukum dari digunakannya dua perjanjian kredit yang berbeda dalam satu sindikasi, dimana penggunaannya didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, Penulis menyarankan agar Peraturan Bank Indonesia diperbaiki dengan menambahkan definisi dari Kredit Sindikasi itu sendiri, sehingga terdapat acuan yang jelas mengenai apa yang dimakud dengan Kredit Sindikasi yang berasal dari peraturan perundang-undangan.
Financial institutions in general and banking institutions specifically has a major and strategic role in driving the economy of a state. As mentioned by Indonesia rsquo s Banking Law, banking institutions rsquo primary functions is to mobilize and to channel funds from the public, and as an institution which channel funds from the public, one of the operations of a commercial bank is to extend credits. In funding projects that has gigantic values, credits may be extended in the form of syndication which is formed by several creditors, which has its own merits, for both the debtors and creditors, and may involve any kind of counterparty, including Foreign Entities. For that particular reason, this thesis, will discusses the laws in regards to syndicated loan done between domestic banks and foreign banks with foreign entities. In addition to that, this thesis will also adresses the legal implications of the use of two separated loan agreements in a single syndication between domestic banks and foreign banks with foreign entities. This thesis uses the juridical normative study method. The research method used is a literature researchwhich delivers a descriptive research typology. This thesis concludes that the use of Intercreditor Agreement is the legal implications in regards to the use of two separated loan agreemenents in a single syndication, in which uses the Civil Code as its legal grounds. Thus, the author suggests that Bank Indonesia rsquo s Regulation is amended by adding the definition of Syndicated Loan itself, so it serves as a clear reference to what a Syndicated Loan means, which is derived from the Law itself. |
S-Hakim Anantaputra.pdf :: Unduh