ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai kompetensi, kewenangan, dan pertanggungjawaban hukum perawat dalam melakukan tindakan medis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kompetensi, kewenangan, dan pertanggungjawaban hukum Perawat serta analisisnya pada Putusan No. 139/Pid.Sus/2014/PN.Pmk. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, dan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian preskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1 Pengaturan mengenai perawat dalam melakukan tindakan medis diatur khusus dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan mengizinkan Perawat melakukan tindakan medis apabila mendapat pelimpahan wewenang dari tenaga medis, berada dalam kondisi keterbatasan tertentu, dan darurat; 3 Pertanggungjawaban hukum Perawat dalam melakukan tindakan medis sebagaimana terdapat dalam Putusan dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Untuk itu, penelitian ini menyarankan: 1 Pemerintah agar membuat Konsil Keperawatan untuk melakukan fungsi pengawasan dan peraturan pelaksana atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 dalam hal melakukan tindakan medis; 2 Perawat agar mengetahui sampai batas mana kompetensi dan berani untuk menolak melakukan tindakan di luar kewenangannya; dan 3 Masyarakat untuk dapat membedakan bahwa Perawat tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sama dengan dokter atau tenaga medis.
ABSTRACT
This research examines competences, authorities, and legal liability of Nurse on conducting medical practice. The problems of this analysis are how the arrangement about the competences, authorities, and legal liability of Nurse on conducting medical practice. Thus, this research used normative juridical method with the type of the research is prescriptive. The results of this inquiry concludes that 1 The Regulations of Nurses on conducting medical practice are specified in Article 32, Article 33, and Article 35 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 2 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 permits the Nurse to conduct medical practice with medication task delegated by physician, under certain conditions of limitation, and emergency 3 The legal liability of the nurse on conducting medical practice in the Verdict may be subject to criminal and administrative sanctions. Therefore this thesis suggests 1 The government should monitor all the Nurses who conduct an independent nursing practice by forming Nursing Council and may implement regulation on Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 in the case of medical practice 2 The Nurses to know about the extent of their competence and refuse assignments outside their scope of practice Lastly, 3 The Society to be able to distinguish that Nurses do not have same competence and authorities as doctors or medical personnel. |
S-Aidila Fitria .pdf :: Unduh