ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengelolaan piutang di Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah dilaksanakan sesuai dengan best practices manajemen piutang dan untuk menganalisis apakah pengendalian intern atas piutang tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan instrumen penelitian berupa observasi, wawancara dengan menggunakan purposive technique, dan dengan analisis dokumentasi yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini dilakukan pada pengelolaan empat jenis piutang PNBP yaitu piutang Biaya Hak Penyelenggaran Telekomunikasi, piutang Tarif Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation, piutang Biaya Hak Penyelenggaraan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio, serta Biaya Hak Penyelenggaraan Izin Pita Frekuensi Radio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang di Kementerian Komunikasi dan Informatika belum dilaksanakan sesuai dengan best practices manajemen piutang dan pengendalian intern yang selama ini berjalan belum cukup memadai. Oleh karena itu masih diperlukan beberapa perbaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan piutangnya sebagai bentuk akuntabilitas dari pengelolaan kekayaan publik.
ABSTRACT
This study is aimed to analyze whether the management of accounts receivable in the Ministry of Communications and Information Technology has been implemented in accordance with the best practices receivable management and to analyze whether internal control over these receivables have been implemented effectively in accordance with Government Regulation No. 60, 2008. The method used is qualitative research with research instruments are observation, interviews using purposive technique, and with the analysis of the documentation which is owned by the Ministry of Communications and Information Technology. This research was conducted on four types of accounts receivable management of non tax revenues, they are Cost of Providing Telecommunication Rights, Receivables Rates Contributions Universal Service Obligations Universal Service Obligation, Rights Fees Receivable Provision for Radio Frequency Radio Station License and Operation License Fee of Radio Frequency Band. The results of this study indicate management of receivable at the Ministry of Communications and Information has not been carried out in accordance with best practices receivable management and internal control during this run has not been sufficient. Therefore, it still needed some improvements by the Ministry of Communications and Information Technology in the management of their receivables as a form of accountability of the management of public wealth. |
T-Desriza Gustina.pdf :: Unduh