:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Penggunaan diskresi dalam pemberian status kewarganegaraan indonesia analisis yuridis kewarganegaraan Archandra Thahar = Using discression in giving indonesia s citizenship status juridical analysis of Archandra Thahar's citizenship / M. Beni Kurniawan

M. Beni Kurniawan; Tri Hayati, supervisor; Andhika Danesjvara, examiner; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner ([Publisher not identified] , 2017)

 Abstrak

ABSTRAK
Nama : M. Beni Kurniawan NPM : 1606845980 Program Studi : Hukum Kenegaraan Judul : Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status Kewarganegaraan: Analisis Yuridis Kewarganegaraan RI Archandra Thahar. Penggunaan diskresi terkadang menghadirkan polemik di tengah masyarakat. Adanya dua sisi yang bertolak belakang terhadap diskresi, dapat dimaklumi apabila ada yang beranggapan diskresi sebagai sesuatu yang klise dan paradox . Pandangan tersebut ada benarnya, diskresi Menkumham dalam memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada Archandra Thahar telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pasal 9 UU Nomor. 12 Tahun 2006 bahwa Permohonan pewarganegaraan harus sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, adapun Archandra yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia belum memenuhi syarat tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 dan PP Nomor 2 Tahun 2007? Dan Bagaimanakah Diskresi Menkumham dalam pemberian status Kewarganegaraan RI Archandra Thahar Ditinjau dari UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Tata Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dapat dilakukan melalui prosedur naturalisasi biasa, naturalisasi istimewa, dan prosedur registrasi. Diskresi Menkumham dalam pemberian kewarganegaraan RI kepada Archandra Tahar adalah diskresi yang sewenang-wenang, melampaui wewenang dan bertentagan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Menkumham dalam menggunakan kewenangan diskresi harus memperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan, Asas Non Diskriminasi dan Asas Kepastian Hukum.

ABSTRACT
ABSTRACT Name M. Beni Kurniawan NPM 1606845980 Study Program Hukum Kenegaraan Title Using Discretion in Granting of Citizenship Status Reviewed from Act Number 30 of 2014 on Government Administrastion juridical analysis Citizenship of Archandra Thahar . . The use of discretion sometimes presents a polemic in society. The existence of two opposite sides of discretion, can be understood if anyone thinks discretion as something cliche and paradox . The view is true, Minister of Law and Human Right s discretion in giving Indonesian citizenship to Archandra Thahar has caused controversy in society. Article 9 of Act Number. 12 of 2006 stated that the Application must have resided in the territory of the Republic Indonesia at least 5 consecutive years or at least 10 years in a row, as for Archandra who has lost Indonesian citizenship has not fulfilled that requirement. The problem of this research is how are the requirements and procedures for regaining Indonesian citizenship as stipulated in Law Number 12 Year 2006 and Government Regulation Number 2 Year 2007 And How is Minister of Law and Human Right s discretion in giving the status of Citizenship RI Archandra Thahar reviewed from Act Number 30 Year 2014 on Government Administration The research method used is normative juridical using primary, secondary and tertiary legal material. The results of research concluded that the Procedures for obtaining Indonesian citizenship can be done through normal naturalization, special naturalization, and registration procedures. Minister of Law and Human Right s discretion in granting Indonesian citizenship to Archandra Tahar is an arbitrary discretion, transcending authority and contrary to Act No. 30 of 2014 and the Good Governance Principles. Minister of Law and Human Right in using discretion authority should pay attention to the provisions in Act No 30 Year 2014 and Good Governance Principles, especially the accurate Principle, Non Discrimination Principles and Legal Certainty Principles.

 File Digital: 1

Shelf
 T49565-M Beni Kurniawan.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T49565
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2017
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : x, 151 pages: illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T49565 15-19-983937935 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20467084