ABSTRAK
DPR RI sebagai kekuasaan legislatif mengemban fungsi untuk menjaminkesejahteraan rakyat. Kondisi ini disusun dengan sistematis oleh anggaran yangmemadai dan organ yang mendukungnya. Badan Urusan Rumah Tanggamerupakan alat kelengkapan dewan yang bertanggung jawab menjamin fungsifungsidewan tersebut berjalan dengan merencanakan dan mengontrol anggaranyang ditetapkan. Keduanya, diatur dalam arah kebijakan umum pengelolaananggaran (AKUPA). BURT mengatur tentang pembentukan keputusan arahkebijakan umum pengelolaan anggaran dan memastikan pelaksanaannya berjalansesuai dengan keputusan tersebut, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaianperencanaan dan pelaksanaan perlu adanya instrumen yang menyelesaikanperbedaan tersebut guna tercapainya kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat.Dengan perbedaan perencanaan dan implementasi tersebut, timbul permasalahan,1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Badan Urusan Rumah Tangga DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia di Indonesia, 2. Bagainakah implementasipelaksanaan fungsi Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakanmetode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengidentifikasi beberapa teoriyakni teori organ dan fungsi, teori dikotomi, green light theory dan teorikemanfaatan hukum. BURT sebagai organ penting untuk melancarkan danmendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan melalui keputusan AKUPAuntuk diimplementasikan oleh alat kelengkapan dewan, koordinasi diantara alatkelengkapan dewan menjadi tolak ukur untuk mewujudkan fungsi DPR RI.Adanya inkonsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi BURT menyebabkan tidaktercapainya tujuan utama DPR RI untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,penyimpangan terhadap implementasi arah kebijakan umum pengelolaananggaran menjadi masalah karena fungsi DPR RI tidak berjalan maksimal,sehingga BURT perlu membuat pengaturan yang baku terhadap pembentukanarah kebijakan umum pengelolaan anggaran yang pada hakikatnya dibutuhkanoleh dewan dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Dengan demikian,tidak terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan implementasi AKUPA.
ABSTRACT
The Indonesian House of Representatives (DPR RI) as legislative power has afunction to guarantee the welfare of the people. This condition is systematicallyarranged by adequate budget and the organ that supports it. The HouseholdAffairs Council is a board tool that is responsible for ensuring that the councilfunctions are running by planning and controlling the established budget. Both areregulated in the general budget management policy direction (AKUPA). BURTregulates the formation of decisions on the general policy direction financialarragement and ensures that its implementation proceeds accordingly, so that ifthere is a mismatch in planning and implementation there is a need forinstruments to resolve the differences in order to achieve the benefits and welfareof the people. With the difference of planning and implementation, problemsarise, 1. What is the position and function of the Committe for Internal Affairs ofthe Indonesia House of Representatives in Indonesia, 2. What is theimplementation of the function of the Committe for Internal Affairs of theIndonesia House of Representatives. The author in conducting this research usingnormative juridical research methods, namely by identifying several theoriesnamely organ theory and function, dichotomy theory, green light theory andtheory of legal benefit. BURT as an important organ to smooth and support theimplementation of the duties and functions of the council through the decision ofAKUPA to be implemented by the board's equipments, the coordination betweenthe board's fittings becomes the benchmark to realize the function of DPR RI. Theexistence of inconsistencies in the execution of duties and functions of BURTcaused the absence of the main objectives of the House of Representatives torealize the welfare of the people, the deviation from the implementation of thegeneral policy direction of budget management becomes a problem because thefunction of DPR RI is not running maximally, therefore BURT needs to makestandard arrangements towards the establishment of general management policy abudget that is essentially required by the board in carrying out its functions. Thus,there is no inconsistency between the planning and implementation of AKUPA. |
T49030-Rachmanda Primayuda.pdf :: Unduh