ABSTRAK
Penyimpanan dokumen objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB berupa sertipikat tanah yang dititipkan kepada Notaris dalam rangka pengecekan status tanah sampai dengan dibuatnya Akta Jual Beli merupakan hal yang sangat sering terjadi pada Notaris. Hal tersebut mengandung resiko berupa dakwaan tindak pidana penggelapan, sehingga muncul pertanyaan atas permasalahan tersebut bagaimana kewenangan Notaris dalam penyimpanan ataupun pengecekan sertipikat tanah dan bagaimana analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam kasus tersebut. Dalam menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis. Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum, dan senada dengan hal tersebut, notaris wajib memberikan pelayanan sesuai ketentuan undang-undang, serta dalam Kode Etik Jabatan Notaris, yaitu bahwa notaris dilarang untuk menahan sertifikat tanah untuk pembuatan akta. Tindak pidana yang didakwakan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut tidak terbukti, karena yang meminta kembali sertipikat tanah tersebut bukanlah orang yang berhak atas sertifikat tersebut. Jadi, unsur melawan hukum dalam pasal penggelapan tidak terpenuhi. Pendakwaan pidana terhadap Notaris selain menggunakan KUHP, hendaklah mempertimbangkan apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan UUJN dan UUJNP sebagai lex spesialis, yang mana Notaris tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 50 KUHP.Kata Kunci: tindak pidana, penggelapan, Notaris, PPJB
ABSTRACT
Storing documents as the object of Sales and Purchase Agreement PPJB , which is deposited to the Notary for checking status of land certificate until Deed of Sales and Purchase Agreement, is made were the regular things in Notary. This action contains risk such as criminal charges of embezzlement. Further, questions arise against problem faced by Notary on how is Notary rsquo s competence in storing or checking data object PPJB and how to analyze elements of crime charged to Notary in performing his competence under that case. In analyzing those problems, the author use normative juridical research method, i.e. research of written law norms. Notary is authorized to perform certain legal counseling, and similarly, notary had to provide services in accordance with provisions of the law, and in Code of Ethics of Public Notary, whereas notary is forbidden from holding deed making documents. Criminal charges against Notary in performing their competence was not proven, because those whom asking for the land certificate was not the person who hold the ownership of the land certificate. Therefore, the element of against the law under article of the embezzlement is not fulfilled. Criminal charges against Notary besides using KUHP, should also consider whether the action is already in accordance with provisions of UUJN and UUJNP as lex specialis, which Notary is subject to these laws, as provided for in article 50 of KUHP.Key Word Criminal Act, Embezzlement, Notary, Sales and Purchase Agreement |
T49459-Grace Anggreini.pdf :: Unduh