Implikasi politik bahasa dalam thaification terhadap perkembangan identitas pada konflik di Pattani, Thailand = The implication of language politics in thaification to the development of identity in Pattani conflict, Thailand
Samuel David Berlianto Mahulette;
Cecep Hidayat, supervisor; Valina Singka Subekti, examiner; Ali Mulyadi, examiner
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017)
|
|
ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai munculnya inisiatif Raja Chulalongkorn untuk membentuk nasionalisme yang dianggap lebih modern di Thailand, yang disebut dengan Thaification. Thaification sendiri lahir sebagai sebutan dari beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kesatuan identitas politik berbagai orang yang tinggal di seluruh wilayah Thailand. Nilai-nilai Thaification dari Raja Chulalongkorn tersebut ternyata diteruskan pada rezim Perdana Menteri Phibunsongkhram dengan mengeluarkan kumpulan kebijakan dengan sebutan Ratthaniyom. Penulis memfokuskan bahasannya kepada poin ke-9 dalam Ratthaniyom yang berisikan peraturan mengenai bahasa dan abjad Thai, serta tugas warga negara yang baik. Bahasa yang digunakan sebagai institusi memiliki peran besar dalam penerapan nilai-nilai nasionalisme Thailand tersebut. Pelarangan penggunaan bahasa selain bahasa Thai, dan kewajiban menggunakan bahasa Thai di lingkungan masyarakat tersebut menimbulkan berbagai resistensi terutama dari masyarakat minoritas Muslim Melayu di Pattani. Berbagai resistensi itulah yang kemudian dianalisis oleh penulis berimplikasi pada perkembangan identitas di konflik Pattani. Analisis yang dilakukan penulis menggunakan beberapa konsep seperti pembangunan identitas dari Manuel Castells, dan konsep hak kelompok minoritas dari Will Kymlicka. ABSTRACT This study discusses the initiative of King Chulalongkorn to form a more modernized nationalism in Thailand, called Thaification. Thaification itself was born as a collection of several policies aimed at creating a unified political identity of the various people who live throughout the territory of Thailand. The values of King Chulalongkorn's Thaification were apparently passed on to Prime Minister Phibunsongkhram regime by issuing a policy group called Ratthaniyom. The author focuses his discussion on the 9th point in Ratthaniyom which contains Thai language and alphabet regulation, as well as good citizen duties. The language used as an institution has an important role in applying the values of Thai nationalism. The prohibition of the use of languages other than Thai, and the obligation to use the Thai language within the community led to various resistance especially from the Malay Muslim minority community in Pattani. Various resistances are analyzed by the authors has implications for the development of identity in the Pattani conflict. The analysis by the authors uses several concepts such as the identity building from Manuel Castells, and the concept of minority group rights from Will Kymlicka. |
 TA-Samuel David Berlianto Mahulette.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | TA-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resources |
| Deskripsi Fisik : | xi, 59 pages : illustration. + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| TA-Pdf | 16-18-622184976 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20468285 |
