ABSTRAK
Riset merupakan aspek penting yang telah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi proses sebuah kebijakan Negara maju, lembaga non pemerintah, lembaga usaha, dan lembaga nirlaba hamper tidak bisa terlepas dari keberadaan riset. Upaya penempatan hasil riset sebagai landasan proses kebijakan telah dilakukan Indonesia slama lebih dari lima puluh tahun, tetapi hasilnya masih belum optimal. Naskah ini bertujuan mengungkap sejumlah persoalan yang dihadapi lembaga penelitian, khususnya di Kementrian Sosial dalam menempatkan riset sebagai salah satu referensi empirik proses kebijakan. Dari pembahasan ini terungkap bahwa persoalan utamanya adalah bagaimana riset itu dapat dipahami sebagai bahan penting dalam penetuan alternatif kebijakan. Penelitian komperehensif (intersektoral) dan interdisiplin ilmu sangat dibutuhkan untuk menjawab permasalahan sosial yang semakin besar sekaligus semakin kompleks. Peningkatan kapasitas peneliti, baik kuantitas maupun kualitas dala merespons persoalan tersebut sangat dibutuhkan. Pada sisi lain, sinkronisasi program penelitian, baik di lingkungan lembaga penelitian dan pengembangan ,unit teknis kementrian maupun instasi sektoral di lingkungan pemerintah pusat dan daerah masih mengalami banyak hambatan. Pengejawantahan wacana proses kebijakan berbasis riset perlu dibangun berupa kesamaan pesepsi antaroganisasi termaksud sejak penentuan isu, perumusan masalah, hingga pelaporan hasil, tanpa megesampingkan kaidah ( meodologi dan administrasi ) penelitian untuk menjamin kredibilitas hasil. Konsekuensi logisnya sangat terkait dengan kesiapan peneliti dan sarana prasarana penelitian, termasuk dukungan penganggaran.
ABSTRACT
Research is an important aspect that has been used as one of the basic considerations for the process of a policy. In developed countries, every policy of non-governmental institutions, business entities, and non-profit instftutions can hardly be detached from the existence of research. Attempts to locate research results as the base forthe policy process have been conducted by Indonesia for more than fifty years, but the results are still not optimum yet. This paper aimed to reveal a number of issues that are still faced by research institutions, especially in the Ministry of Social Affairs in placing research as one of the empirical references to the policy process. From the discourse it was revealed that the main issue was how the research can be understood as an important ingredient in the determination of policy alternatives. Comprehensive (intersectoral) and interdisciplinary research was needed to address the increasing complex social problems. Increasing the capacity of researchers, both quantity and quality in responding to the problem was still urgently needed. On the other hand, the synchronization of research programs, both within the research and development institutions, the technical units of ministries and sectoral agencies within the central and local governments still face many obstacles. Therefore, the manifestation of the discourse of a research-based policy process needs to be developed in the fonn of similar perceptions bet\veen inter-organizations since the determination of issues, the formulation of the problem, to reporting the results, without overriding the rules (methodology and administration) of research to ensure the credibility of the results. The logical consequence of this is closely related to the readiness of researchers and research infrastructure, including budget support. |
