Full Description
| Cataloguing Source : | LibUI ind rda |
| ISSN : | 20882351 |
| Magazine/Journal : | Majalah Info Singkat Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu Akta |
| Volume : | Vol. 9 No. 8, April 2017: Hal. 9-12 |
| Content Type : | text (rdacontent) |
| Media Type : | unmediated (rdamedia) |
| Carrier Type : | volume (rdacarrier) |
| Electronic Access : | |
| Holding Company : | Universitas Indonesia |
| Location : | Perpustakaan UI, Lantai 4, R. Koleksi Jurnal |
- Availability
- Digital Files: 0
- Review
- Cover
- Abstract
| Call Number | Barcode Number | Availability |
|---|---|---|
| 340 ISH 9:8 (2017) | 03-18-712924075 | TERSEDIA |
| No review available for this collection: 20471785 |
Abstract
ABSTRAK
Kebijakan evaluasi hasil belajar siswa tahun pelajaran 2016/2017 mengalami perubahan. Selain Ujian Nasional (UN), juga dilaksanakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dari pengawasan yang lemah hingga kebocoran soal ujian. Khusus UN yang dilaksanakan berbasis komputer (UNBK), permasalahan teknis yang banyak terjadi pada tahun ini adalah kendala pada jaringan, listrik, dan aplikasi UN. Sedangkan permasalahan nonteknis meliputi kesulitan biaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan UNBK serta minimnya pengamanan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu sebelum membuat suatu kebijakan terkait evaluasi hasil belajar siswa. DPR RI dapat menjadikan berbagai temuan tersebut sebagai dasar dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait evaluasi akhir pembelajaran siswa.
Kebijakan evaluasi hasil belajar siswa tahun pelajaran 2016/2017 mengalami perubahan. Selain Ujian Nasional (UN), juga dilaksanakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dari pengawasan yang lemah hingga kebocoran soal ujian. Khusus UN yang dilaksanakan berbasis komputer (UNBK), permasalahan teknis yang banyak terjadi pada tahun ini adalah kendala pada jaringan, listrik, dan aplikasi UN. Sedangkan permasalahan nonteknis meliputi kesulitan biaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan UNBK serta minimnya pengamanan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu sebelum membuat suatu kebijakan terkait evaluasi hasil belajar siswa. DPR RI dapat menjadikan berbagai temuan tersebut sebagai dasar dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait evaluasi akhir pembelajaran siswa.