Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan nilai kebenaran apakah salah satu kekhawatiran Komunitas Integritas ASEAN bahwa perkembangan pada sektor finansial karena adanya Komunitas Ekonomi ASEAN terutama pada penggunaan produk perbankan dapat meningkatkan korupsi pejabat publik secara umum. Penulis melakukan pembaruan pada variabel sektor finansial dengan menggunakan indeks dan penelitian ini menggunakan data tingkat negara dari tahun 2002 hingga 2015. Model empiris menunjukkan bahwa perkembangan finansial pada sektor perbankan secara umum dapat menurunkan tingkat korupsi untuk ASEAN. Akan tetapi, variabel perkembangan finansial pada sektor perbankan tidak bisa dijadikan salah satu jalur yang efektif dalam mereduksi tingkat korupsi secara masif, mengingat peningkatan satu nilai indeks hanya dapat menurunkan 0,8 -2 dari tingkat korupsi. Variabel perkembangan finansial pada sektor perbankan juga relatif tidak efektif dalam menurunkan tingkat korupsi dibandingkan jalur lainnya seperti kualitas pejabat pemerintah secara umum dan stabilitas politik.
This paper aims to proof the validity on one of ASEAN Integrity Community rsquo s concern which if the increment in financial development especially in banking sector due to ASEAN Economic Community will increase corruption on public official level. The writer does a novelty by using an index in representing the financial development variable and the research uses data on country level between 2002 and 2015. In general, the empirical model shows that increment on financial development in banking sector will reduce the corruption level for ASEAN. However, financial development in banking sector could not be justified as an effective pathway in reducing corruption massively, remembering an increase by one absolute value of financial development index could only reduce corruption level by 0,8 2 . In addition, financial development in banking sector is relatively ineffective in reducing corruption level compared to other pathways such as improving public official performance in general and political stability. |
S-Owen.pdf :: Unduh