Analisis penentuan besaran imbalan yang wajar dalam non-voluntary patent licensing untuk produk farmasi = An adequate remuneration determination analysis in pharmaceutical non-voluntary patent licensing
Permatasari Ayuningtyas;
Brian Amy Prastyo, supervisor; Edmon Makarim, co-promotor; Ranggalawe Suryasaladin, examiner; Henny Marlyna, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018)
|
Skripsi ini membahas mengenai penentuan imbalan yang wajar bagi pemegang paten dalam konteks Non-Voluntary Patent Licensing untuk Produk Farmasi. Terkait dengan hal ini, baik TRIPs maupun Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan imbalan yang wajar, sehingga menimbulkan misinterpretasi, mengingat tidak satupun pendekatan yang telah dilakukan untuk menilai frasa tersebut diterima secara umum. Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan dalam Non-Voluntary Patent Licensing cenderung menjustifikasi pandangan mereka terhadap apa yang dipahami sebagai imbalan yang wajar, sehingga menimbulkan potensi konflik. Penelitian ini akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut dengan menguraikan konsep Non-Voluntary Patent Licensing dalam sistem hukum paten, mengidentifikasi serta menganalisis metode dan pendekatan yang digunakan untuk menentukan besaran imbalan yang wajar bagi pemegang paten dalam konteks Non-Voluntary Patent Licensing untuk produk farmasi. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penentuan imbalan yang wajar ini dapat dinilai melalui penggunaan parameter yang berkenaan dengan imbalan, metode kalkulasi imbalan serta pendekatan. This thesis discusses the determination of adequate remuneration for patent holders in the context of Non Voluntary Patent Licensing for Pharmaceutical Products. According to that, both Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPs Agreement and Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2016 on Patents does not define what constitues fair remuneration, result in misinterpretation, since no approach that has been taken to assess the phrase is generally accepted. Based on this issue, stakeholders in Non Voluntary Patent Licensing tend to justify their view of what is understood to be an adequate remuneration, thus creating a potential for conflict. This study will attempt to elaborate on the issue by outlining the Non Voluntary Patent Licensing concept in patent law systems, identifying and analyzing the methods and approaches used to determine fair value for patent holders in the context of Non Voluntary Patent Licensing for pharmaceutical products. Writing this thesis using juridical normative research method by using secondary data source. The results of this study indicate that the determination of reasonable remuneration can be assessed through the use of parameters relating to remuneration, remuneration calculation methods and approaches. |
S-Pdf-Permatasari Ayuningtyas.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | S-Pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Deskripsi Fisik : | xv, 277 pages : illustration ; appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S-Pdf | 14-21-619543588 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20474582 |