Analisa hukum terhadap pembiayaan pesawat dengan bank: studi kasus PT. Maskapai S = Legal analysis in aircraft financing by bank: study case PT. S'Airlines
Muhammad Nursultan Rachmat;
Aad Rusyad Nurdin, supervisor; Nadia Maulisa, examiner; Rouli Anita Velentina, examiner
([Publisher not identified]
, 2018)
|
|
ABSTRAK Kredit Investasi adalah mekanisme pembiayaan Pesawat Udara yang menjadi pilihan Maskapai di Indonesia. Pengaturan perbankan tentang Kredit di atur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, serta Undang-Undang Perbankan lain dalam mendukung Kredit. Permasalahan yang terjadi adalah dalam apabila Maskapai sebagai Debitur tidak dapat melaksanakan pembayaran dan masuk kedalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, Maupun Macet, penyelesaian seperti apa yang dijalankan menurut peraturan Perbankan yang berlaku. berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembayaran Pesawat Udara dengan Kredit Investasi sudah sesuai dengan pengaturan Kredit di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif yang memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan Pembiayaan Pesawat Udara dengan metode Kredit Investasi. Dalam menyelenggarakan pembiayaan Pesawat Udara dengan Kredit, Bank harus selalu berpedoman kepada pengaturan Kredit dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang Perbankan lain dengan selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. ABSTRACT The investment credit is the aircraft financing mechanism, the preferred airline in Indonesia. The Banking Credit Regulation is governed by the Banking Law No. 7 of 1992, as amended by Law No. 10 of 1998, Bank Indonesia Regulation No. 14/15 / PBI / 2012 on the Assessment of Assets quality of commercial banks and other banking laws in support of credit. The problem is when an airline as a debtor is unable to make the payment and is in the lower category, questionable and loss, what kind of settlement is made according to the applicable bank orders? On the basis of this research, it can be concluded that the payment on aircraft with an investment credit is in accordance with credit plan no. 7 of 1992 on the bank amended by Law No. 10 of 1998. This research uses a normative method of legal investigation with evaluative evaluation, which provides an assessment with regard to the implementation of the financing of aircraft with the method of investment credit. When financing aircraft with credit, the Bank must always be guided by the regulation of credits in the Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 on Banking and other laws. always keeping the precautionary principle. |
 S-pdf-Muhammad Nursultan Rachmat.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2018 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | x, 68 pages : illustration |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-Pdf | 14-20-918081575 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20474743 |
