Perjanjian utang piutang yang di buat oleh istri tanpa kehadiran suami ditinjau menurut hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia: studi kasus putusan MA no 490k/Ag/2016 dan putusan no 0128/Pdt.g/2015/Pa.sit = Debt Agreements made by wives without a husband's presence are reviewed according to Islamic law and civil law in Indonesia: case study of supreme court decision No. 490/K/Ag/2016 and Decision No. 0128/Pdtg/2015/P.A Sit
Benny Sasmito;
Gemala Dewi, supervisor; Akhmad Budi Cahyono, examiner; Wirdyaningsih, examiner; Wismar Ain Marzuki, examiner
([Publisher not identified]
, 2018)
|
|
ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang hak istri dalam bertransaksi setelah terjadinya pernikahan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Pada penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah apabila transaksi menimbulkan hutang piutang yang melibatkan harta bersama. Lalu bagaimana kedudukan istri dalam melakukan tindakan hukum yang melibatkan harta kekayaan bersama dalam keluarga dan apakah suami harus bertanggung jawab atas hutang yang dibuat oleh istri tanpa izin dari suami? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Terdapat perbedaan pandangan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Hukum positif Indonesia menjelaskan bahwa Harta bersama secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Akan tetapi dalam hukum islam, harta bersama tidak diatur secara jelas, bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa harta suami adalah milik suami begitupun harta istri adalah milik istri sehingga disini tidak ada percampuran harta antara suami istri. Hal ini menjadi permasalahan karena hutang piutang yang dibuat akan berkaitan langsung dengan harta yang dimiliki oleh suami ataupun istri. Dari penelitian yang telah diuraikan, seorang istri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan istri diperbolehkan melakukan utang piutang tanpa izin dari suami. ABSTRACT This thesis discusses about the wife rights in transactions after the wedding, especially in the fulfillment of family economic needs. In this study, the main problem is if the transaction generates debt accounts involving joint property. Then how the position of wife in taking legal action involving joint wealth in the family and whether the husband should be responsible for the debt made by the wife without permission from the husband This research uses normative juridical method. There are different views on joint property in marriage. Indonesia 39s positive law explains that Joint treasures by law means that the wealth collected during marriage is the right of married couples. But in Islamic law, the common property is not clearly regulated, even some experts argue that the husband 39s property is the property of the husband as well as the wife 39 s property is the property of the wife so there is no mixing of wealth between husband and wife. This becomes a problem because the accounts payable made will be directly related to the property owned by the husband or wife. From the research that has been described, a wife has a balanced position with the husband, and the wife is allowed to do debts without the permission of the husband.Keywords Marriage, Joint Property, Debts and Receivables |
 S-pdf-Benny Sasmito.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2018 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 84 pages : illustration ; appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-Pdf | 14-20-930358111 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20474949 |
