ABSTRACT
Penyerahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Daerah Otonomnya secara tidak langsung menciptakan peluang terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Besarnya jumlah tindak pidana korupsi di daerah yang terungkap membuktikan upaya pencegahan dan pemerantasan korupsi masih belum maksimal dilakukan. Selain para penegak hukum, dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Skripsi ini akan membahas mengenai peningkatan efektivitas peran serta masyarakat khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan studi atas Bidang Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-empiris dengan dengan kajian penelitian terhadap efektivitas hukum, meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. dengan tipe penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Mekanisme kerja Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta secara garis besar meliputi 3 tiga aspek, yakni pengaduan, order by governor, dan pembangunan sistem terintegrasi. Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta memaksimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan korupsi dengan cara menerima laporan pengaduan oleh masyarakat, melibatkan masyarakat dalam penindaklanjutan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, serta pemberian penghargaan terhadap peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta perlu membuat peraturan tentang mekanisme peran serta masyarakat secara rinci, terutama dalam hal laporan pengaduan oleh masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara menyediakan media informasi seperti website atau aplikasi sejenis untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta. Bidang Pencegahan Korupsi DKI Jakarta hendaknya mempersiapkan sistem yang terintegrasi serta menambah anggota dalam tim bila diperlukan agar mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
ABSTRACT
The transfer of authority to the Regional Government to regulate its Autonomous Region indirectly creates opportunity for corruption at the region level. The large amount of corruption in the area revealed, proves that the efforts to prevent and eradicate corruption has not been done to the fullest yet. Aside from the law enforcer, community participation is needed to prevent and fight corruption. This thesis will discuss about increasing the effectiveness of community participation especially in preventing corruption crime by studying the Governor rsquo s Team for Development Acceleration GTDA . The research method used by the author is juridical empirical with research studies on the effectiveness of the law, including knowledge of the community, public awareness and the application of law in society, with descriptive research type. From the results of this study, it is known that the GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta is authorized and responsible to the Governor and Vice Governor. Working Mechanism of GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta highlights 3 three aspects, namely complaint, order by governor, and development of integrated system. The GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta, maximizes community participation in the framework of preventing corruption by receiving reports of complaints by the community, involving the community in the follow up of complaints about alleged corruption acts, and giving awards to community participation. To increase public participation, the GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta needs to make regulation on the mechanism of community participation in detail, especially in the case of reports of complaints by the public. Increasing community participation can also be done by providing information media such as websites or similar applications to facilitate the public to obtain information related to the GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta. Prevention of Corruption DKI Jakarta should prepare an integrated system and additional members in the team if necessary in order to increase public participation in the prevention of criminal acts of corruption. |
S-Mita Adriyani Asih.pdf :: Unduh