Baku mutu emisi bagi pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia = Emission standards for steam powered electric plants in Indonesia
Muhammad Ibrahim Brata;
Andri Gunawan Wibisana, supervisor; Hari Prasetiyo, examiner; Savitri Nur Setyorini, examiner; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner
(Universitas Indonesia, 2018)
|
|
Indonesia merupakan negara berkembang yang kebijakan pemerintahnya berorientasi kepada pembangunan ekonomi. Tentunya pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan tanpa adanya pasokan energi yang memadai. Sampai saat ini, PLTU batubara mendominasi industri ketenagalistrikan Indonesia, terlebih lagi dengan ditetapkannya Kebijakan Energi Nasional Tahun 2015 yang menetapkan batubara tetap menjadi bahan bakar produksi listrik utama di Indonesia. Di sisi lain, pembakaran batubara memiliki efek yang berbahaya terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, Negara memberlakukan baku mutu emisi bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang berada di bawah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008. Namun dengan kondisi saat ini, kelayakan baku mutu emisi yang berlaku dipertanyakan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini menguraikan baku mutu emisi bagi PLTU yang berlaku di Indonesia, dan pembahasannya di dalam proses peradilan Tata Usaha Negara, serta mengkaji kekurangan daripada baku mutu emisi yang berlaku dengan membandingkan dengan baku mutu emisi bagi PLTU di negara lain. Hasil dari penelitian adalah baku mutu emisi bagi PLTU yang berlaku saat ini sudah tidak layak untuk diterapkan dan perlu dilakukan revisi demi melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya kesehatan akibat emisi PLTU. Indonesia is a developing nation in which its government policies are focused mainly on economic development. The economy itself cannot develop without sufficient energy supply. Until today, coal power plants dominate the energy industry in Indonesia, which is firmly stated in the goverment rsquo s National Energy Policy in 2015. Thus, to counter the effects of coal emissions, the State imposes emission standards for coal power plans which is regulated under Minister of Environment Law No. 21, 2008. But observing the air quality condition in Indonesia, the utility of the standard is under question. With the method of normative legal research, this paper describes the current emission standards for coal power plants in Indonesia, and its discussion in administrative legal courts and analyze the weakness of the standards by comparing the standards imposed in other countries. The result of this research is that the current standards is no longer feasible and must be revised in order to protect public health. |
 S-Muhammad Ibrahim Brata.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2018 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 98 pages : illustration ; appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-Pdf | 14-20-444144400 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20475240 |
